Kota Abyei yang terletak di perbatasan Sudan utara dan Selatan dibumihanguskan setelah sebelumnya dijarah oleh tentara Sudan (utara), sumber pasukan perdamaian PBB melaporkan pada Senin (23/5).
Sumber AFP melaporkan, ribuan warga sipil telah melarikan diri ke wilayah selatan setelah pasukan dan sejumlah tank dari Angkatan Bersenjata Sudan utara mengambil alih kota itu pada Sabtu lalu.
Misi PBB di Sudan (UNMIS) memperingatkan pemerintah Khartoum di Sudan utara untuk bertanggung jawab atas kepastian hukum dan ketertiban di distrik yang menjadi wewenang mereka.
"UNMIS mengutuk keras pembakaran dan penjarahan saat ini yang sedang dilakukan oleh sejumlah unsur bersenjata di kota Abyei," ujar misi PBB dalam sebuah pernyataan.
"Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah yang mereka kontrol," tambah pernyataan.
"UNMIS menyerukan pemerintah Sudan untuk segera memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Sudan memenuhi tanggung jawab mereka dan turun tangan untuk menghentikan tindakan kriminal."
Sudan selatan akan menjadi negara merdeka pada Juli mendatang setelah resmi memisahkan diri dari pemerintahan Khartoum di Sudan bagian utara. Namun Sudan Selatan juga mengklaim distrik Abyei sebagai wilayahnya.
Abyei merupakan wilayah yang memiliki status khusus di bawah kesepakatan damai 2005 yang mengakhiri 22 tahun perang saudara dan berada di bawah pengawasan PBB. Namun Sudan Selatan menganggap bahwa pemerintahan Khartoum telah melakukan pendudukan secara "ilegal".
Wilayah Abyei yang subur dan kaya minyak menjadi sumber ketegangan antara Sudan utara dan Selatan. Status wilayah tersebut, apakah masuk utara atau selatan, akan ditentukan lewat referendum, yang belum ditentukan waktunya.
Sumber AFP melaporkan, ribuan warga sipil telah melarikan diri ke wilayah selatan setelah pasukan dan sejumlah tank dari Angkatan Bersenjata Sudan utara mengambil alih kota itu pada Sabtu lalu.
Misi PBB di Sudan (UNMIS) memperingatkan pemerintah Khartoum di Sudan utara untuk bertanggung jawab atas kepastian hukum dan ketertiban di distrik yang menjadi wewenang mereka.
"UNMIS mengutuk keras pembakaran dan penjarahan saat ini yang sedang dilakukan oleh sejumlah unsur bersenjata di kota Abyei," ujar misi PBB dalam sebuah pernyataan.
"Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah yang mereka kontrol," tambah pernyataan.
"UNMIS menyerukan pemerintah Sudan untuk segera memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Sudan memenuhi tanggung jawab mereka dan turun tangan untuk menghentikan tindakan kriminal."
Sudan selatan akan menjadi negara merdeka pada Juli mendatang setelah resmi memisahkan diri dari pemerintahan Khartoum di Sudan bagian utara. Namun Sudan Selatan juga mengklaim distrik Abyei sebagai wilayahnya.
Abyei merupakan wilayah yang memiliki status khusus di bawah kesepakatan damai 2005 yang mengakhiri 22 tahun perang saudara dan berada di bawah pengawasan PBB. Namun Sudan Selatan menganggap bahwa pemerintahan Khartoum telah melakukan pendudukan secara "ilegal".
Wilayah Abyei yang subur dan kaya minyak menjadi sumber ketegangan antara Sudan utara dan Selatan. Status wilayah tersebut, apakah masuk utara atau selatan, akan ditentukan lewat referendum, yang belum ditentukan waktunya.
Warta News
0 komentar:
Post a Comment