Tambah Armada, Militer AS-RI Kian Erat

Seorang panglima militer AS menyambut baik membesarnya perhatian Washington atas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pergeseran strategi ini diyakini akan turut mempererat hubungan militer antara AS dan Indonesia.

Penilaian itu dikemukakan Laksamana Cecil Haney, Panglima Komando Armada Pasifik Angkatan Laut AS (USPACFLT) di Jakarta hari ini. Dia tengah berada di Indonesia selama dua hari untuk kunjungan pertamanya sebagai Panglima USPACFLT.

"Seperti dikemukakan Menteri Pertahanan Leon Panetta dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Asia Pasifik merupakan kawasan yang penting bagi AS.  Kami pun menaruh komitmen kuat pada kawasan ini dan memperkuat hubungan dengan para mitra yang kredibel dan terpercaya, termasuk Indonesia," kata Haney. 

Maka, lanjut Haney, armadanya pun telah menggelar program latihan bersama seperti Pacific Twelve awal tahun ini di Indonesia dan latihan-latihan lain. Program ini menjadi elemen kunci dalam mempererat hubungan bilateral antara AS dan Indonesia. 

Menteri Panetta mengatakan bahwa pada 2020 AS akan menempatkan 60 persen kekuatan lautnya di Asia Pasifik. Ini otomatis akan menambah jumlah armada pimpinan Haney, yang sudah relatif besar. 

"Dengan kekuatan laut yang saya miliki saat ini, saya punya 50 kapal yang beroperasi di lautan setiap hari dan ini mendukung kegiatan operasional kami, termasuk dalam operasi penanggulangan bencana alam," lanjut Haney.

Dia mengaku tidak bisa memastikan berapa banyak kunjungan yang akan berlangsung dan berapa banyak personel lagi yang terlibat ke Indonesia. Namun semakin eratnya kerjasama kedua negara akan berpengaruh pula bagi makin intensifnya hubungan kedua militer. 

"Bila Pemerintah Anda ingin melibatkan lebih banyak lagi, mungkin bisa kami lakukan. Namun hal itu diserahkan kepada kerjasama antar Pemerintah dan antar Angkatan Laut," kata Haney. 

Sumber : Vivanews

Militer RI-China Perluas Kerja Sama Antiteror

Militer Indonesia dan China sepakat untuk memperluas kerja sama antiteror untuk mengantisipasi ancaman terorisme.

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim di Jinan, Shandong, China, Minggu (15/7), mengatakan ancaman terorisme dari waktu ke waktu semakin beragam sehingga perlu peningkatan kerja antiteror antarnegara.

"Kami sekarang telah memulai latihan bersama antiteror antara Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-Ad dan pasukan khusus Angkatan Bersenjata China. Ke depan mungkin dapat ditingkatkan menjadi latihan antiteror antarpasukan khusus laut dan udara kedua militer," ujarnya.

Dedi menambahkan selain untuk mempererat kerja sama yang telah berjalan baik, perluasan kerja sama antiteror antara militer Indonesia dan China juga bertujuan meningkatkan profesionalisme satuan pasukan khusus kedua negara. "Perluasan kerja sama juga penting untuk mengantisipasi ancaman terorisme yang makin beragam terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik," kata Dedi.

Kopassus dan pasukan khusus China untuk kedua kalinya menggelar latihan bersama dengan sandi 'Sharp Knife II/2012' di Pangkalan Latihan Terpadu di Jinan, Shandong, China, 3 - 15 Juli 2012. Setiap komando pasukan khusus mengerahkan 76 personel untuk mengikuti latihan antiteror. 

Sumber : MI

144 Tentara Indonesia dan China Latihan Bersama

Anggota Kopassus TNI Angkatan Darat melakukan gladi bersih peringatan HUT ke-56 Kopassus di lapangan Markas Komando Kopassus, Cijatung, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2010).

Sebanyak 144 prajurit dari Pasukan Khusus TNI AD dan People's Liberation Army (PLA) China, menggelar latihan bersama Sharp Knife ke-2 TA. 2012 di Pangkalan Latihan Terpadu, Jinan, China. Latihan tersebut dibuka oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya dan Kepala Staf Kodam Jinan, Mayjen Ma Qiu Xing.

Dalam amanat yang dibacakan Danjen Kopassus, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, perkembangan lingkungan yang mengarah pada isu tertentu mendorong tiap negara untuk membangun kemitraan. Langkah tersebut berguna untuk mengatasi tiap permasalahan yang muncul antara negara mitra.

"Tiap negara juga harus membangun kesamaan persepsi dan langkah bersama dalam penanganan ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, penyelundupan senjata, pelintas batas ilegal yang merugikan negara," ujarnya lewat surat elektronik kepada Kompas.com, Selasa (3/7/2012).

Panglima melanjutkan, sebagai bagian dari komunitas dunia internasional, Indonesia dan China memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas kawasan. Terlebih lagi, baik Indonesia maupun China, diamanatkan untuk turut menjaga perdamaian dunia dalam konstitusi masing-masing negara.

Latihan tersebut diharapkan menjadi jembatan dalam memperkuat hubungan kedua Angkatan Bersenjata, khususnya satuan anti terror TNI dan PLA. "Membangun saling pengertian antara Indonesia-China saat ini dan di masa mendatang," lanjutnya.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI berharap kepada seluruh peserta latihan agar dapat memetik hikmah dan pelajaran dari setiap latihan atau kerjasama militer yang dilaksanakan. Panglima TNI juga berharap adanya kesamaan pandangan dan pola tindakan dalam menanggulangi ancaman yang di skenariokan dalam latihan.

Latihan bersama tersebut menggunakan sistem terbagi menjadi dua Kontingen, A dan B. Kontingen latihan A dipimpin oleh Mayor Liu Xiao Dong (China), membawahi 72 orang gabungan dari personel TNI dan PLA. Sedangkan Kontingen latihan B dipimpin oleh Mayor Inf Adek Chandra D dengan jumlah personel yang sama.

Hadir dalam acara tersebut delegasi Indonesia, antara lain, Atase Pertahanan RI di China Kolonel Lek Surya Margono, Atase Darat Kolonel Arh Kuat Budiman, Asintel Danjen Kopassus Kolonel Inf Teguh M.A, serta Kolonel Psk Rolland DG Waha dan segenap pejabat tinggi militer China lainnya.



Sumber : Kompas

China Siap Bantu Radar Pengawasan Laut Indonesia

Pemerintah China menawarkan pemberian bantuan radar kepada Indonesia untuk pengawasan dan pengamanan alur laut kepulauan Indonesia.

 

"Kami belum bicarakan apakah bantuan radar ini bentuknya hibah atau seperti apa. Masalah ini baru akan dibicarakan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Madya Eris Herryanto usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menerima kunjungan Anggota Komisi Militer Pusat dan Panglima Korp Artileri II (Strategic Missile Corps) CPLA Jenderal Jing Zhiyuan di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengamanan di wilayah alur laut kepulauan Indonesia memerlukan pengawasan ketat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Dalam kunjungannya Jenderal Jing Zhiyuan itu, kata dia, juga dibicarakan tentang pengiriman sejumlah penerbang pesawat tempur Indonesia (TNI Angkatan Udara) untuk melakukan latihan dengan simulator pesawat Sukhoi di China."China membuka diri untuk membantu kebutuhan Indonesia ini," katanya.

Menurut dia, China menyediakan tempat bagi prajurit TNI yang akan mengikuti latihan ini dengan kapasitas maksimal sepuluh orang.Kerja sama ini dilakukan lantaran Indonesia belum memiliki simulator Sukhoi, namun Kemhan telah merencanakan pengadaan simulator Sukhoi untuk memudahkan latihan prajurit TNI yang akan menerbangkan pesawat tempur buatan Rusia itu."Rencana pengadaannya pada 2012 dan sudah masuk dalam 'blue book', tinggal pelaksanaannya," kata Eris.

Sumber : Dephan

Baca Juga

Waspadai Kehadiran Militer Asing

Asia dan Asia Tenggara kini makin dicekoki kepentingan geopolitik internasional yang diemban sejumlah negara kuat di dunia. Seiring dengan itu semakin berkembang pula kehadiran militer asing di Asia dan juga di sekitar Asia Tenggara. Hal ini juga merupakan hal yang harus diwaspadai.

"Dengan kehadiran militer asing di kawasan, bukan tidak mungkin akan terjadi faktor yang akan mengganggu keutuhan bangsa," kata Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Addin Jauharudin di Kedutaan Besar RI, di Moskwa, Rusia, Minggu (17/6/2012).

Wartawam Kompas Simon Saragih melaporkan, pertemuan di Kedutaan Besar RI di Moskwa itu juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI) Noer Fajrieansyah, Wakil Sekjen Bidang Hubungan Internasional PB HMI Muhammad Chairul Basyar, Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Dhika Yudistira, dan Ketua Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) Putut Prabantoro. Putut juga merupakan ketua rombongan dalam rangka studi perbandingan pluralisme dan kesatuan bangsa di Rusia.

Untuk menghindari hal itu, kata Addin, pegangan yang harus dimiliki Indonesia adalah menjaga keutuhan bangsa dengan memperkuat kesatuan dan persatuan dari dalam. "Inilah salah satu yang bisa kita lakukan dalam menghadapi potensi disintegrasi ke depan terkait kehadiran militer asing," kata Addin.

Ia mengatakan demikian karena kehadiran militer asing juga berpotensi mendikte negara-negara di kawasan dan, lebih jauh, bisa mengganggu dan mengancam keutuhan bangsa. "Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan di masa depan," katanya.

Sehubungan dengan itu, Profesor Sudaryanto, kelahiran RI yang menjadi warga Rusia dan kini pengajar di Institut Koperasi Rusia, mengingatkan bahwa Indonesia memang harus menjaga kesatuan. "Kita harus menghindari pola devide et impera seperti terjadi di era kolonial," katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah warga Rusia pemerhati Indonesia.

Seorang mahasiswi Rusia yang berlajar Bahasa Indonesia juga menekankan bahwa Rusia menginginkan Indonesia yang utuh dan tetap bersatu. "Kami cinta Indonesia karena merupakan negara yang menghargai kedaulatan dan peradaban bangsa-bangsa," kata Galina Beltyukova, mahasiswi Rusia itu.



Sumber : Kompas

Baca Juga

Pulau Nipa Akan Dibangun Menjadi Kawasan Terpadu

Pulau Nipa akan dikembangkan menjadi satu kawasan terpadu, yakni kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan sekaligus mengembangkan potensi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan di bidang perekonomian.

 

Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Sabtu (2/6), dalam penjelasannya tentang pembangunan yang telah dilakukan di Pulau Nipa, serta rencana pengembangan infrastruktur lainnya kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono saat pelayaran dari Changi, Singapura menuju Pulau Nipa dengan menggunakan KRI Diponegoro-365, setelah menghadiri rangkaian kegiatan World Economic Forum on East Asia (WEFEA) di Bangkok, Thailand dan Shangri-La Dialogue di Singapura.

Sebelum mendengarkan penjelasan Menhan, Presiden RI ketika berada di KRI Diponegoro-365 yang dikomandani Letkol Laut (P) Hersan, menerima penghormatan sailing pass sejumlah kapal perang antara lain KRI Pattimura-371, KRI Pati Unus-384 dan KRI Ahmad Yani-351. Sedangkan tiga KRI lainnya masing-masing KRI Matacora-823, KRI Kujang 642 dan KRI Clurit-641 serta sejumlah sea rider, melaksanakan pengawalan selama perjalanan.

Ketika berada di Pulau Nipa, Presiden RI beserta rombongan menyempatkan diri melakukan peninjauan barak, mess prajurit dan menandatangani prasasti serta bersama ibu Negara melakukan penanaman pohon waru sebagai bentuk gerakan penghijauan Pulau Nipa.

Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak diantara Selat Philip dan Selat Utama, kata Menhan melanjutkan penjelasannya, adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura. Dimana pada tahun 2003 nyaris hilang dari peta Indonesia, karena pada saat air pasang sisa bidang tanah Pulau Nipa di atas permukaan laut tidak lebih dari 700 M². Namun sejak tahun 2004 sampai 2008, Pulau Nipa telah direklamasi, dan saat ini telah mendapat sertifikat hak pakai dari BPN dengan luas lahan 44,4 Ha. Sedangkan kawasan terpadu yang akan dibangun di Pulau Nipa, juga akan menjadi percontohan untuk pulau-pulau terdepan lainnya yang berbatasan dengan negara lain.

Usai melakukan kunjungan ke Pulau Nipa, Presiden RI beserta rombongan kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya ke Bintan. Sedangkan Menhan RI kembali ke Singapura untuk menghadiri sejumlah agenda kegiatan Shangri-La Dialogue, yang merupakan forum pertemuan tahunan bidang pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. 

Sumber : DMC

Baca Juga

Kerja Sama Militer & Pertahanan Indonesia-Cina Terus Meningkat

Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia, Imron Cotan mengatakan kerja sama militer serta pertahanan Indonesia dan China terus mengalami peningkatan.

Berbicara saat menerima 11 mahasiswa Universitas Pertahanan RI di Beijing, Senin, Dubes Imron Cotan mengatakan, hubungan dan kerja sama kedua negara dalam bidang pertahanan menunjukkan kemajuan yang siginifikan antara lain ditandai dengan saling kunjung antarpejabat tinggi kedua negara.

"Terakhir kunjungan Menteri Pertahanan RI dan ditindaklanjuti dengan pejabat tinggi lainnya, termasuk kedatangan para mahasiswa Universitas Pertahanan RI untuk belajar di Universitas Pertahanan Nasional (National Defence University/NDU) China, menunjukkan hubungan serta kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin baik dan meningkat," tuturnya.

Tak hanya itu, tambah Imron, Indonesia juga telah membeli beberapa persenjataan dari China dan bahkan kini kedua negara sepakat untuk melakukan produksi bersama persenjataan seperti peluru kendali C-705 bagi TNI Angkatan Laut.

Imron memaparkan sebagai bagian dari kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara pada 2005, maka untuk kerja sama pertahanan dan keamanan telah dibentuk forum konsultasi.

Pada 2007, kedua negara telah menandatangani Agreement between the Goverment of The Republic of Indonesia and The People's Republik of China on Cooperation Activities in the field of Defence.

Dan pada 2011, kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama industri pertahanan.

"Kini hanya dalam kurun waktu kurang dari dua dekade China telah tumbuh menjadi negara besar baik dari segi ekonomi, politik, maupun pertahanan secara global," ungkap Imron.

Ia menambahkan, "dengan jumlah anggota militer sekitar tiga juta personel, didukung perkembangan industri pertahanan yang cukup maju maka pantaslah China menjadi mitra kerja sama pertahahan bagi Indonesia,".

"Jika dengan Pakistan, China bisa bekerja sama membuat pesawat jet tempur, mengapa dengan Indonesia tidak bisa? yang jelas-jelas telah menjalin kemitraan strategis," ujar Imron.

Sumber : Dephan

Baca Juga

Bahas Hankam, Menteri Pertahanan se-ASEAN ke Kamboja

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro bersama dengan para Menteri Pertahanan se-ASEAN, Selasa (29/5) menghadiri ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) di  Phnom Penh, Kamboja.

ADMM merupakan pertemuan para menteri pertahanan se-ASEAN untuk membahas dan mengadopsi langkah-langkah dan mekanisme dalam meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan di antara negara-negara ASEAN.

ADMM dilaksanakan setiap tahun dan merupakan mekanisme pertemuan pertahanan tingkat tinggi organisasi ASEAN dalam rangka mendukung program ASEAN Community 2015. Negara peserta ADMM adalah: Brunai Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Phiilipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pertemuan ini merupakan yang ke-6 dan berlangsung selama tiga hari sejak 29 Mei 2012. Kali ini tema yang diusung, "Enhancing ASEAN Unity for a Harmonized and Secure Community". Pertemuan ini diketuai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Banh.

Dalam sambutannya, Tea Banh mengatakan, pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat dan membangun Komunitas Politik Keamanan ASEAN pada 2015.

"Sangat penting bagi kami untuk lebih meningkatkan kerjasama kami untuk menyelesaikan semua konflik regional, kapasitas kesenjangan, dan perbedaan dalam kerja sama," kata Tea Banh dalam rilis Kementerian Pertahanan RI kepada PelitaOnline, Selasa (29/5).

Ia juga menekankan bahwa kerja sama keamanan dan kalangan angkatan bersenjata negara anggota ASEAN dengan ASEAN mitra sangat penting untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan pembangunan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Dijelaskannya, pertemuan ini juga mengkaji kemajuan dalam kerja sama dalam keamanan maritim, kedokteran militer, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian dan kontra-terorisme. Pada akhir pertemuan, akan ada pernyataan bersama pada kesatuan ASEAN untuk meningkatkan masyarakat yang harmonis dan aman.

Kambajo menjadi tuan rumah pada pertemuan ADMM ke 6 setelah menerima Keketuaan ADMM 2012 dari Indonesia yang sebelumnya menjadi Ketua ADMM 2011.

Diketahui, pada tahun lalu Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menjadi Ketua ADMM 2011 dan telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan ADMM ke 5.

Sumber : Pelita

Baca Juga

Mahfudz Shidiq: Kehadiran Militer AS di Kawasan Asia Picu Ketegangan

Peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara tidak bisa dihindari dan memicu ketegangan di kawasan itu, termasuk latihan militer yang dilakukan antara Amerika dengan Filipina maupun Korea Selatan yang semakin memicu ketegangan terutama dengan Korea Utara serta China.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita harus mampu mengingatkan Amerika untuk tidak secara sepihak memperkuat kehadiran militernya, tetapi justru merugikan negara-negara kawasan dan memicu ketegangan," kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Sidik di sela-sela acara milad PKS dan pengumuman lima bakal calon bupati Cirebon dari PKS di Wisma Haji Watubelah, Sumber, Minggu (27/5/12) siang.

Menurut dia, Asean harus bisa mengambil posisi yang jelas. Meskipun Amerika penting dalam kawasan ini, termasuk Indonesia, tetapi China juga penting bagi kawasan dan Indonesia. Oleh karenanya, China dan Amerika harus diperlakukan secara seimbang oleh Indonesia.

Indonesia tidak boleh condong terhadap salah satu di antaranya, tetapi justru dengan opengalaman kepemimpinan di Asean, mengkhususkan kepentingan masing-masing secara seimbang, jangan terkouptasi salah satu di antara mereka.

Diakuinya, yang sedang didorong oleh Indonesia di Forum Asean adalah menyelesaikan konflik kawasan dengan cara damai. Di satu sisi kita sedang mengedepankan dialog dan mengutamakan damai terhadap negara-negara yang berkonflik. "Kita juga tekan mereka untuk tidak memperkuat kehadiran militer mereka di kawasan ini," kata Mahfudz.

Terkait pesawat komersial Sukhoi, Mahfudz menduga ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Karena, ada pernyataan dari intelijen Rusia yang mensinyalir kemungkinan sabotase yang dilakukan pihak Amerika terhadap penerbangan peswat Sukhoi hingga terjatuh di Gunung Salak Bogor, dengan alasan kompetisi bisnis.

Pada acara tersebut DPD PKS Kabupaten Cirebon mengumumkan kelima bakal calon Bupati Cirebon, masing-masing, Nasirudin (Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon), Junaedi (Sekretaris), Nurul Ain Akyas (Ketua Bidang Pembinaan Umat), Ahmad Aidin Tamim (Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Cirebon) dan Elang Kusnandar Prijadikusuma (mantan anggota DPRD dari Fraksi PKS Maluku Utara.

‎​Milad PKS dihadiri Wabup Cirebon Ason Sukasa, Ketua MUI KH. Ja'far Aqiel Siradj, Ketua DPC Hanura Kab Cirebon, Rakhmat, Wakil Ketua DPC PDIP Suhendi, serta 1.000 kader PKS.

 

 

Sumber : Pikiran-Rakyat

 

Baca Juga

Tjahjo Kumolo : Bantuan 12 Radar Dari AS Harus Diwaspadai

Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo menyatakan Indonesia perlu mewaspadai pemberian bantuan 12 radar sistem pengamanan laut dari Amerika Serikat (AS) karena alat ini bisa berfungsi memata-matai kekuatan NKRI. "Yang saya pahami masalah radar itu memang merupakan bantuan AS, tetapi saya tengarai bantuan tersebut pasti ada tujuan politiknya dalam rangka mengontrol wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," katanya seperti dilansir seruu.com dari LKBN Antara, Selasa (8/5/2012).

Seperti yang diberitakan, TNI AL menjalin kerja sama dengan AS dalam mengantisipasi gangguan keamanan laut di perairan Indonesia. Salah satunya, dalam bentuk pemberian bantuan radar itu.

Tjahjo mengatakan bahwa TNI AL mendapatkan alat itu konon pada tahun 2006 . "Pernah awalnya ditolak oleh TNI AL pada masa itu. Namun sayangnya, pada masa DPR periode 2009--2014, tak pernah dilaporkan masalah tersebut oleh TNI kepada DPR," ujarnya.

Informasi yang dia terima dari berbagai sumber, katanya pemasangan 12 radar bantuan tersebut sebagai bagian dari kerja sama untuk membangun fasilitas alat indranya AS di wilayah Selat Malaka, khususnya untuk mengontrol wilayah kawasan laut tersebut.

"Akan tetapi, hal itu perlu dicermati gelagatnya dengan saksama dan perlu adanya pembuktian yang hati-hati dan valid," kata Tjahjo yang juga Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Di lain pihak, itu mengakui bahwa radar sistem pengamanan laut yang terintegrasi dengan kamera itu cukup canggih. Namun, menurut pengamatannya alat itu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

"Apa pun kita harus hati-hati demi menjaga kedaulatan politik kita," demikian anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi itu.

 

 

 

Sumber : Seruu

 

 

Baca lainnya

Perbatasan langsung Indonesia-Malaysia akan dipagari dengan satu skuadron heli tempur Bell

Perbatasan langsung Indonesia-Malaysia akan dipagari dengan satu skuadron heli tempur Bell AH-1W Super Cobra, selain dijaga dengan tank-tank Leopard 2A6. "Kami akan tempatkan di Berau dan Nunukan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti, Selasa (27/3).

Saat ini, Kodam VI Mulawarman sedang menyiapkan basis bagi skuadron heli tersebut, katanya.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, Amerika Serikat, dan pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam.

Persenjataannya senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire. "Super Cobra ini adalah pilihan utama. Namun demikian, kami punya pilihan lain yang lebih bersahabat dengan keuangan, yaitu heli serbaguna Agusta Westland," kata Panglima yang pernah menjadi Asisten Perencanaan (Asrena) Kasad di Mabes TNI tersebut.

Heli tempur buatan Bell ini dihargai 11,3 juta dolar AS per unitnya, atau setara Rp 96 miliar. Untuk komplet satu skuadron dengan 16 pesawat maka pemerintah menyediakan tidak kurang dari Rp 1,53 triliun. Semuanya belum termasuk dengan persenjataan yang digendong heli tersebut untuk menyerbu musuh.

"Harga ini dipantaskan dengan kemampuan jelajah hingga 510 km pada kecepatan maksimum 277 km per jam, kecepatan menanjak 8,2 meter per detik, dan bisa mengambang di udara pada ketinggian 3.720 meter," katanya.

Dengan berpangkalan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sebagai contoh Super Cobra hanya perlu beberapa menit untuk sampai di perbatasan dan menyelesaikan misinya.

Agusta Westland sedikit lebih murah. Heli tempur Agusta Westland AW 109LUH harganya 9 juta dolar AS, atau sama dengan Rp 76,5 miliar, per unit. Atau total Rp 1,22 triliun untuk satu skuadron.

Selanjutnya, di darat akan ada 3 batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 km, serta multiple launch rocket system (MLRS) Astros II buatan Brazil.

"Dengan amunisi roket aslinya, jarak tembaknya bisa mencapai 300 km, atau 70 km dengan amunisi roket lain," jelas Panglima Subekti.

Bersama tank-tank Leopard, seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai tahun 2012 ini.

Menurut Panglima Subekti, ini akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan dengan negara-negara tetangga Indonesia, terutama yang berbatasan langsung di Kalimantan

Sumber : theglobal-review

Baca juga

Hubungan militer Indonesia-China terus berkembang

Beijing  - Pejabat pemerintah Indonesia mengatakan hubungan militer dan pertahanan dengan Republik Rakyat China (RRC) semakin berkembang luas dan diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang.

Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Kolonel Lek Suryamargono, mengatakan kedua pemerintahan terus mengintensifkan kerjasama pertahanan kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis yang telah disepakati pada 25 April 2005.

"Kepala Pemerintahan kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama bidang pertahanan kedua negara atau Agreement Between The Ministry of Defence, The Republic of Indonesia and The Ministry of National Defence, The People`s Republic of China on Bilateral Defence Cooperation, pada November 2007," ungkapnya, Selasa.

Namun, lanjut dia, kesepakatan itu belum mendapat ratifikasi dari DPR.

"Meski begitu, kedua negara sepakat untuk membentuk forum konsultasi bilateral terkait kerja sama pertahanan dan militer kedua pihak. Dan kini Indonesia dan Cina telah menjalin kerja sama bidang pertahanan dan militer di bidang pendidikan dan latihan, pertukaran kunjungan antar kedua negara, kerja sama industri pertahanan, latihan bersama, produksi bersama, alih teknologi," ujar Suryamargono.

Ia menambahkan bentuk kerja sama pertahanan dan militer kedua negara akan terus ditingkatkan baik dari segi jumlah personel yang terlibat dalam program pertukaran perwira maupun materi latihan dan pendidikan yang dikerjasamakan kedua pihak.

Sumber : Antara

Baca Juga

Militer berperan atasi ancaman lingkungan

Militer di negara manapun berposisi mengawal kedaulatan dan kepentingan negaranya. Selain tugas dan fungsi asasi "tradisional" itu, militer juga mengenal tugas lain, yang dikelompokkan ke dalam misi operasi selain perang; di antaranya penanggulangan bencana alam, penegakan hukum bersama instansi lain terkait pembalakan liar, perusakan lingkungan hidup di wilayah maritim, dan lain-lain. (FOTO ANTARA/Rahmad)

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, mengatakan, militer berperan penting mempertahankan kedaulatan negara termasuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan.

Agaknya, hal yang dia nyatakan itu masih belum terlalu membumi dalam doktrin pendidikan dan pembinaan militer di banyak negara. Sungguh begitu, militer memiliki dua fungsi utama, yaitu misi operasi perang dan misi operasi selain perang.

"Militer mempunyai kemampuan besar untuk mengatasi ancaman lingkungan," kata Kambuaya pada Konferensi Keamanan Lingkungan Regional Asia Tenggara di Jakarta, Senin.
Konferensi diikuti perwakilan militer dari sembilan negara ASEAN serta perwakilan militer Amerika Serikat, negara Timor Timur, China, dan Australia.

Kambuaya mengatakan, kekuatan militer dapat dioptimalkan melalui berbagai kegiatan seperti pemulihan sumberdaya air dan sungai yang rusak, reboisasi lahan kritis, dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak.

Permasalahan perubahan iklim yang dampaknya mulai dirasakan masyarakat dunia juga membutuhkan komitmen untuk mengantisipasinya.

Indonesia dan negara pulau lainnya menghadapi ancaman terhadap kedaulatan karena penaikan permukaan laut dan erosi pantai akibat dampak pemanasan global maupun perubahan iklim.

Akibatnya pulau dan wilayah pesisir akan tenggelam sehingga akan menjadi masalah kedaulatan teritorial.

Isu lain adalah evakusi massal, pemindahan orang akibat perubahan iklim akan menimbulkan risiko serius bagi keamanan karena tidak hanya menghasilkan masalah keamanan sosialtapi juga cenderung menyebabkan ketegangan antar negara.

Potensi konflik tentang masalah lingkungan lintas batas sangat tinggi di Asia Tenggara seperti masalah asap dari kebakaran hutan, penyelundupan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta ilegal logging.

Dalam hal ini peran militer sangat penting untuk menjaga keseimbangan antar negara dalam suatu kawasan regional.

Balthasar mengatakan, militer mempunyai dua fungsi utama dalam penanganan lingkungan, pertama mereka ikut menjaga dan mengawasi lingkungan, fungsi kedua militer diinginkan terlibat dalam menangani masalah lingkungan.

Sumber : Antara

Baca juga

Indonesia Protes Pangkalan AS di Pulau Cocos

Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia.

Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan Amerika Serikat serta meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan militer AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000 kilometer sebelah barat daya Jakarta.

Menurut rencana, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawak di pangkalan itu.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin mengatakan, untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya Pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan, upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia, Australia, dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," ujar dia.

Sebelumnya, Rabu (28/3/2012), Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan, kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun, rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan, Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak, tetapi juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi, Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.

Keuntungan AS

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun, jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tutur Asrin.

Namun, pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengatakan, Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin, dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan, AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia, seperti Kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly. 

 

 

Sumber : Kompas

 

Baca lainnya

Perbatasan RI-Malaysia di Kaltim Dijaga Heli Super Cobra

Perbatasan Indonesia-Malaysia akan dipagari dengan satu skuadron heli tempur Bell AH-1W Super Cobra, selain dijaga dengan tank-tank Leopard 2A6. 

"Kami akan tempatkan di Berau dan Nunukan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) Selasa (27/3). 

Saat ini, ujarnya, Kodam VI Mulawarman sedang menyiapkan basis bagi skuadron heli tersebut. "Kami gunakan anggaran antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar untuk persiapan pangkalan skuadron heli tempur tersebut," lanjutnya. 

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, Amerika Serikat, dan pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya pada saat perang Vietnam. Persenjataannya senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire. 

"Super Cobra ini adalah pilihan utama. Namun demikian, kami punya pilihan lain yang lebih bersahabat dengan keuangan, yaitu heli serbaguna Agusta Westland," kata Panglima yang pernah menjadi Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Mabes TNI tersebut.

Sumber :www.mediaindonesia.com


Baca Juga 

Foto : TNI Ikut Amankan Demo 27 Maret 2012

Personel TNI-AD melakukan persiapan menuju lokasi pengamanan usai apel siaga di Karebosi, Makassar, Sulsel, Senin (26/3). Mereka disiagakan untuk mengantisipasi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM di sana. Dalam prosedur standar penugasan operasi TNI-AD, kelengkapan personel tiap penugasan harus dipersiapkan secara seksama; di antaranya senjata dan amunisi serta peralatan perlindungan pribadi, yaitu helm tahan peluru tajam. (FOTO ANTARA/Sahrul M Tikupadang)

TNI bersiaga di Istana/Ari S-detikcom

Prajurit TNI dilibatkan membantu Polri dalam pengamanan aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa (27/3) untuk menolak penaikan harga bahan bakar minyak. Mereka akan ditempatkan di objek-objek vital di Jakarta dan sekitarnya (MediaIndonesia.com)

TNI melakukan apel persiapan antisipasi demontrasi anti kenaikan BBM (Mediaindonesia.com)

TNI berjaga-jaga di depan istana (Republika.co.id)

Presiden SBY Hadiri Acara Puncak KTT Ke-2 Keamanan Nuklir

Seoul - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para pemimpin dari 53 negara dan empat organisasi internasional menghadiri acara puncak KTT ke-2 Keamanan Nuklir di COEX, Seoul, Korea Selatan, Selasa (27/3) pagi. Tampak hadir antara lain, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Presiden Cina Hu Jintao, PM Thailand Yingluck Erdogan, PM India Manmohan Singh, dan PM Australia Julia Gillard.

Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak selaku tuan rumah pada pidato sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para pemimpin yang telah menyempatkan hadir pada KTT Keamanan Nuklir kali ini. Presiden Lee menegaskan pentingnya pencegahan terorisme nuklir, sebuah ancaman yang sangat nyata dan umum di setiap negara. Presiden Lee juga menekankan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan nuklir.

“Kita harus membuat komitmen-komitmen kongkrit, dan mengambil tindakan. Kita juga mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak kita dan generasi mendatang, sebuah tanggung jawab untuk melindungi perdamaian, keamanan, dan kebahagiaan mereka,” kata Presiden Lee diakhir pidatonya.

Dalam pidato singkatnya, Presiden Amerika Serika Barack Obama membenarkan bahwa tindakan terorisme yang menggunakan tenaga nuklir merupakan masalah utama yang mengancam keamanan dunia. Oleh karena itu, Amerika berkomitmen untuk melakukan upaya yang konkrit terkait hal ini.

"Terorisme nuklir adalah masalah utama yang mengancam keamanan dunia, dan kami mendukung upaya untuk menyelamatkan dunia dari material nuklir dalam 4 tahun ke depan," kata Obama. Amerika, lanjut Obama, setuju bahwa upaya untuk mempertahankan kerja sama internasional yang efektif sangat perlu untuk dilakukan.

"Hari ini, melalui pertemuan di Seoul ini, kita dapat menjawab apakah kita dapat memenuhi komitmen yang kita sepakati di Washington. Kita akan meningkatkan kemanan dari fasilitas nuklir kita, kita mengusahakan sebuah kerja sama baru. Sebagai hasilnya, energi nuklir dunia tidak akan jatuh ke tangan para teroris yang dengan senang hati akan menggunakannya untuk melawan kita," tambahnya.

Pada acara tersebut, Presiden SBY bersama seluruh pemimpin negara dan organisasi internasional mendiskusikan secara mendalam kerja sama nasional dan internasional melawan terorismen nuklir yang kedepannya dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan internasional.

Usai acara puncak atau morning session, para pemimpin akan berbagi pendapat tentang jaminan keamanan nuklir dan keselamatan nuklir pada sesi working luncheon. Setelah itu mereka akan melanjutkan diskusi morning session yang secara lebih mendalam.

Afternoon session akan memfokuskan pada diskusi tentang langkah-langkah nasional dan internasional untuk memperkuat keamanan nuklir dan menggunakan Seoul Communique sebagai dokumen hasil dari pertemuan puncak ini.

Sumber : Presiden-RI

Baca juga

RI-Australia Bahas Stabilitas dan Keamanan di Kawasan

Menlu Marty M. Natalegawa dan Menhan Purnomo Yusgiantoro membahas kerjasama bilateral Indonesia dan Australia dengan mitra keduanya Menlu dan Menhan Australia di Canberra dalam kunjungan singkat kemarin (15/3/2012). “Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam format 2+2 yang melibatkan Menlu dan Menhan kedua negara,” tutur Marty.

Pertemuan dalam format 2+2 itu disepakati oleh pemimpin kedua negara pada kunjungan Presiden RI ke Australia tahun 2010 yang lalu.

Mekanisme ini melengkapi mekanisme bilateral yang ada yaitu Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dan Annual Leadership Dialogue yang melibatkan tokoh non pemerintah.

Secara umum, Marty mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan komprehensif. Mekanisme konsultasi juga sangat komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor pemerintah namun juga elemen masyarakat luas.

Namun demikian, Marty mengemukakan masih terdapat ruang yang besar bagi peningkatan kerjasama kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

Mengenai pertemuan 2+2, Marty mengatakan beberapa hal telah dibahas diantaranya berbagai permasalahan keamanan dan pertahanan baik pada tingkat bilateral, regional maupun global dibahas.

Pada tingkat bilateral misalnya, dibahas kerjasama keamanan kedua negara yang difokuskan pada peningkatan kerjasama kedua negara dalam mengatasi berbagai kejahatan lintas batas. Dalam bidang pertahanan, kedua negara memfokuskan pada upaya peningkatan kerjasama operasi militer bukan perang khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.

“Sebagai negara yang rentan bencana, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi dan mengelola bencana alam”, tutur Marty.

Kerjasama Indonesia dan Australia dalam pengelolaan bencana alam bukan hanya pada tingkat bilateral, namun juga pada tingkat East Asia Summit.

Dalam pertemuan EAS di Bali, Nopember 2011, dicontohkannya, Indonesia dan Australia telah memprakarsai sebuah konsep untuk mempercepat respon negara di kawasan ketika terjadi bencana alam.

“Kita juga membahas berbagai hal kerjasama pertahanan di bidang pengembangan kapasitas” lanjut Marty.

Pada tingkat regional, pertemuan juga membahas peningkatan fenomena human trafficking di kawasan. Kedua negara bersepakat untuk dapat mengatasi permasalahan human trafficking melalui mekanisme Bali Process.

Berbagai isu di kawasan seperti Laut China Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar dan kerjasama dalam konteks ASEAN juga dibahas.

Pertemuan juga mendiskusikan perkembangan stabilitas dan keamanan di tingkat global dan kerjasama kedua negara di forum PBB.

“Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Indonesia dan Australia merupakan negara kunci dalam menciptakan stabilitas di kawasan,” tutup Marty.

Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana kunjungan Presiden RI ke Australia untuk melakukan Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting pada bulan Mei 2012 di Darwin.

Dalam kunjungan singkat ini, Menlu RI juga melukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard dan menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Australian National University (ANU), Canberra. (sumber: BAM/ed.Yo2k)

Sumber :Kemlu RI

Baca juga 

Kapal Militer AS Bolak-balik Selat Sunda

Pulomerak -  Sejak beberapa pekan ini, aktivitas kapal militer asing di Selat Sunda meningkat. Ini lantaran adanya pemindahan 4.700 pasukan Amerika Serikat (AS) dari pangkalan militer AS di Okinawa ke beberapa pangkalan militernya di Pasifik, seperti Hawaii, Australia dan Philipina.
   
Data di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten menyebutkan, 53 kapal militer asing melintas di Selat Sunda selama sebulan ini. Masuknya kapal militer asing di Perairan Selat Sundat tak bisa dielakan lantaran lintasannya berada di daerah luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dalam kesepakatan hukum laut internasional disebutkan, kapal asing diperbolehkan melintas di zona tersebut tanpa perlu terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintahan di wilayah tersebut. “Hampr tiap hari hampir selalu ada kapal perang AS, makanya pengawasan kita perketat,” Wakil Komandan Lanal Banten Mayor Laut (P) Robert Marpaung di ruang kerjanya, Sabtu (17/3).
   
Bahkan, katanya, dalam seminggu terakhir beberapa kapal perang Australia juga terlihat melintas di Selat Sunda. “Pemantauan terus kita lakukan, biasanya kalau ada kapal asing kita minta mereka tidak melintas di Perairan Indonesia,” ungkapnya.
   
Sementara itu, Danlanal Banten, Kolonel Laut  (L) Agus Priyatna mengatakan, dengan meningkatnya aktivitas pelayaran kapal militer asing di Selat Sunda membuat pihaknya lebih meningkatkan pengamanan. “Kita lakukan patroli di beberapa titik, ini untuk mengawasi kegiatan kapal militer asing yang mencurigakan,” kata.
   
Dalam setiap patroli pihaknya mengerahkan dua kapal yang masing-masing dilengkapi 20 personel bersenjeta lengkap. “Saat ini kami memiliki empat kapal patroli yang terdiri atas dari satu kapal berukuran 28 meter, satu kapal 12 meter dan dua kapal ukuran delapan meter,” jelasnya.

Sumber : JPNN

Baca lainnya

China-Indonesia Kerja Sama Industri Pertahanan

Pemerintah Republik Rakyat China mendukung modernisasi militer Indonesia salah satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang dirintis kedua negara.

"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao, di Jakarta, Kamis (15/3).

Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.

Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan.

Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.

Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.

Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.

Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan, "mungkin saja,".

Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.

Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.

Sumber :  MI

Baca lainnya