Pakistan Sepakati Peraturan Pasokan NATO

Truk pertama yang membawa suplai logistik pasukan NATO melintasi perbatasan dari Pakistan menuju Afganistan di Chaman, Pakistan, di bawah kawalan ketat tentara penjaga perbatasan, Kamis (5/7). Truk yang membawa suplai logistik NATO ke Afganistan bisa berjalan setelah Islamabad menghentikan blokade penutupan perbatasan yang berlangsung selama tujuh bulan. Pakistan menutup perbatasan darat mereka dengan Afganistan sebagai protes atas tewasnya 24 prajurit mereka oleh serangan pesawat udara Amerika Serikat, November 2011.

Pakistan, pada Selasa (31/7/2012),  menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat mengenai pengaturan iringan NATO memasok perbekalan tentaranya di Afganistan.
   
Islamabad setuju membuka kembali jalur darat pasokan NATO ke tetangganya itu, yang dilanda perang, pada awal bulan ini setelah mereka menutup tujuh bulan sebagai protes atas serangan udara AS, yang menewaskan 24 tentara Pakistan.
   
Kesepakatan itu merupakan bagian dari upaya "perang melawan teror" sekutu untuk menambal perpecahan hubungan mereka yang merosot ke dalam krisis tahun lalu, selama serangan udara dan penemuan atas  persembunyian tokoh Al Qaeda  Osama bin Laden di Pakistan.
   
Pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh parlemen Pakistan awal tahun ini bersikeras bahwa di masa depan hanya pasokan yang tidak mematikan yang boleh diangkut melalui negara itu, meskipun para pejabat Barat mengatakan ini tidak pernah terjadi pada tahap pertama.
   
Seorang pejabat keamanan Pakistan mengatakan, sebagaimana warta AFP, kesepakatan itu memberikan Islamabad hak untuk menolak suatu  pengiriman dan chip-chip radio khusus akan dipasang di semua kontainer untuk pemantauan.
   
Richard Hoagland, diplomat Amerika Serikat paling senior saat ini di Pakistan, yang menandatangani perjanjian itu atas nama Washington, menyambut penandatanganan tersebut sebagai satu demonstrasi dari meningkatkan transparansi dan keterbukaan antara kedua pemerintah.

Sumber : Kompas

Hubungan PKC dan militer China bergeser

Hubungan antara kepemimpinan Partai Komunis China dan militer negara itu, Tentara Pembebasan Rakyat, telah bergeser dan menjadi lebih rumit bahkan aksi China jadi sulit ditebak. Ini menimbulkan masalah baru bernama pengelolaan resiko.

Pernyataan itu dirilis Jepang dalam Laporan Tahunan Pertahanan-nya. Pergeseran juga dilandasi Korea Utara yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan Jepang dimana Tentara Pembebasan Rakyat lebih sering menyuarakan opini mereka.
Hal itu dilihat sebagai pergeseran kunci dalam hubungan politik-militer. "Tingkat pengaruh militer terhadap keputusan-keputusan kebijakan politik luar negeri sudah berubah," kata laporan itu.

Sebagai contoh, para pejabat tinggi militer China sudah makin bersuara dengan berkomentar di depan publik tentang pengeboran Amerika Serikat di perairan-perairan kawasan, kata para pejabat pertahanan Jepang.

China terlibat sengketa-sengketa terpisah menyangkut klaim wilayah kawasan, yaitu dengan Jepang serta sejumlah negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam dan Filipina --yang dalam beberapa tahun terakhir ini memanas.

Namun, laporan itu juga mengatakan, PLA mungkin telah membatasi pengaruh dengan penurunan jumlah personelnya di badan-badan pembuat keputusan politik utama.

"Kita melihat niat dan tujuan di belakang aksi-aksi China menjadi lebih sulit diprediksi, ini tantangan kita dalam menghadapi negara tersebut," kata Toshinori Tanaka, Direktur Kantor Analisa Intelijen Strategis pada Kementerian Pertahanan Jepang.

Tokyo tahun ini kembali merujuk reaksi-reaksi China dalam sengketa dengan negara-negara tetangganya sebagai "mementingkan diri sendiri". Gambaran dari Jepang ini membuat heran Beijing ketika Jepang menyebutkan hal itu untuk pertama kalinya dalam laporan tahun lalu.

"Langkah-langkah (militer) China, bersamaan dengan ketiadaan transparansi dalam masalah militer dan keamanan, perlu dikhawatirkan," kata laporan itu, yang juga mencatat pembelanjaan pertahanan China dalam dua dekade terakhir berkembang 30 kali lipat.

Laporan itu juga mengeluarkan peringatan mengenai peluncuran roket oleh Pyongyang awal tahun ini, yang disebut Pyongyang sebagai peluncuran satelit tujuan damai sementara para kritikus mengecam peluncuran itu karena diyakini merupakan uji coba peluru kendali balistik jarak jauh.

 

 

 

Sumber : Antara

Korea Utara Kerahkan Heli di Perbatasan

Untuk kembali mempertegas posisinya di wilayah perbatasan, barubaru ini Korea Utara (Korut) mengerahkan puluhan helikopter serang di dekat perbatasan laut yang disengketakan dengan Korea Selatan (Korsel).

Kantor berita Yonhapdan media lainnya melaporkan, Korut telah menempatkan sekitar 50 helikopter di Taetan dan Pangkalan Udara Nuchon dekat Laut Kuning. Helikopter ini termasuk versi upgradedari helikopter Korut Mi-2 serta Mi-4 dan model Mi-8 yang diimpor dari Uni Soviet dekade lalu.

Masih menurut sumber yang dikutip Yonhapdan media lainnya, beberapa helikopter pun telah dipersenjatai dengan senapan mesin dan roket. “Ini helikopter yang digunakan untuk serangan darat dan pasukan latihan mobilitas berkecepatan tinggi,” ungkap Yonhap mengutip seorang pejabat.

Sumber : Sindo

Filipina Perkuat Militer di Laut China Selatan

Filipina bertekad untuk tidak akan mundur dari sengketa di Laut China Selatan, dengan memperkuat pertahanan militer negara itu.Tekad ini disampaikan Presiden Benigno Aquino di hadapan anggota parlemen negara itu pada Senin (23/7).

Aquino mengumumkan negaranya akan segera mendapatkan lebih dari 40 pesawat militer baru,termasuk helikopter serang dan dua pesawat kargo yang diperbarui serta kapal untuk pertahanan maritim. Adapun senjata lainnya akan dikirim dalam dua tahun ke depan, guna memperkuat militer Filipina di tengah ketegangan dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. “Kapal angkatan laut melambangkan kemampuan Filipina untuk melindungi, berjuang, dan menjaga kepentingan seluruh negara,” papar Aquino, seperti dikutip philippinenews. com.

Tambahan kekuatan baru ini juga untuk meningkatkan pertahanan militer Filipina sudah mencapai Teluk Manila. “Kerja sama militer Filipina dengan AS telah membuat Washington memberikan dana sebesar USD30 juta, untuk membantu melindungi pantai sejauh 36.000 kilometer dari garis pantai negara itu,” tegas Aquino, dikutip Washington Post. Meski bertekad meningkatkan pertahanan militer negaranya, Aquino tetap menekankan bahwa Filipina berharap mendapatkan solusi damai dengan China.

Ketegangan antara Filipina dan China meletus pada April, ketika kedua negara saling mengklaim wilayah di Laut China Selatan.Di China,wilayah ini disebut dengan Pulau Huangyan, sementara di Filipina dikenal dengan sebutan Bajo de Masinloc. Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya mineral atau disebut dengan Kepulauan Spratly.

Pidato ini disampaikan Aquino saat China telah sepakat untuk mendirikan garnisun atau kelompok pasukan di kawasan pulau-pulau yang disengketakan. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan sering kali terlibat persengketaan dengan tetangganya. Filipina juga memiliki klaim atas sebagian wilayah lautan itu.

Sumber : Sindo

Warga Jepang Terus Menentang Penempatan Pesawat Osprey

Senin pagi (23/7) pesawat Osprey MV-22 sedang diturunkan dari sebuah kapal kargo di pangkalan marinir AS di Iwakuni, barat Jepang, demikian dilaporkan AFP.

Para aktivis Jepang pada saat yang sama menggelar demonstrasi di dekat pangkalan tersebut dan meneriakkan slogan "Kami tidak menginginkan Osprey!" dan "Osprey, pulang ke Amerika!"

Militer AS menginginkan pemeriksaan pesawat Osprey di Iwakuni. Menurut rencana pesawat tersebut akan dikerahkan sepenuhnya di Okinawa pada bulan Oktober, namun warga Okinawa menolak rencana tersebut karena kekhawatiran keamanan.

Osprey adalah merupakan pesawat hibrida dengan rotor yang dapat terbang seperti helikopter dan mesin yang dapat miring ke depan, untuk terbang seperti pesawat terbang dengan kecepatan jauh lebih cepat dari helikopter. Namun pesawat tersebut memiliki catatan keselamatan yang buruk.

Sejak tahun-tahun awal diproduksi di era 90-an, pesawat tersebut telah mengalami berbagai masalah dan kecelakaan.

Ahad (22/7), lebih dari 1.000 demonstran Jepang menggelar protes di luar pangkalan Iwakuni menentang penempatan pesawat Osprey. Mereka menuntut para pejabat melarang masuknya pesawat Osprey ke pangkalan AS, dengan alasan menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan warga sipil.

"Jika pesawat transport Osprey datang, kami tidak bisa lagi tinggal di sini, karena pesawat itu sangat berbahaya," kata salah satu demonstran.

Sumber :Iran Indonesian Radio

Cina dirikan garnisun di Laut Cina Selatan

Perairan di Laut Cina Selatan diklaim beberapa negara ASEAN dan Cina.

Komisi Militer Cina menyetujui pendirian garnisun militer di kawasan sengketa di Laut Cina Selatan.

Media pemerintah hari Minggu (22/07) menyebutkan garnisun ini akan didirikan di wilayah pemukiman Sansha, di salah pulau di Kepulauan Paracel, yang juga diklaim sebagai milik Taiwan dan Vietnam.

Cina telah mengerahkan militer di Laut Cina Selatan dan keputusan terbaru ini makin mengukuhkan upaya Cina mendapatkan kedaulatan.

Kantor berita resmi Xinhua memberitakan, garnisun di Sansha memiliki misi memobilisasi pertahanan negara, menjaga, dan mendukung layanan warga setempat di saat terjadi bencana.

Garnisun ini juga akan melakukan berbagai misi militer, kata Xinhua.

Sansha tidak memiliki banyak penduduk namun wilayah administratif Sansha meliputi kawasan perairan luas di Laut Cina Selatan yang diklaim Cina.

Cina mengambil alih Kepulauan Paracels secara penuh pada 1974 setelah terlibat sengketa laut dengan Vietnam.

Keputusan Cina meningkatkan status administratif Sansha diprotes oleh Vietnam.

Vietnam menyebut tindakan Cina melanggar hukum dan melanggar wilayah distrik yang masuk wilayah mereka.

Beberapa hari lalu ratusan orang di Hanoi menggelar aksi protes menentang langkah Cina mengembangkan wilayah Sansha.

Perairan dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas besar dan menjadi sengketa Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan.

Sengketa ini membuat pertemuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pekan lalu gagal menelurkan komunike bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi tersebut.

Sumber : Detik

Heli Sea Dragon US Navy Jatuh di Oman

Helikopter MH-53E Sea Dragon dari Skuadron Helikopter Penyapu Ranjau 15 "Blackhawks" sedang mendarat di geladak kapal serbu amfibi USS Essex milik US Navy, 10 Januari 2005.

Heli angkut berat MH-53E Sea Dragon milik Angkatan Laut AS (US Navy) dilaporkan jatuh di Oman, Kamis (19/7/2012). Kecelakaan diduga disebabkan masalah teknis, bukan serangan pihak lain.

Letnan Greg Raelson, juru bicara Armada Kelima US Navy menyatakan, heli tersebut jatuh saat melakukan operasi angkutan berat. Posisi jatuhnya heli berada sekitar 93 kilometer sebelah barat daya ibu kota Oman, Muscat.

Raelson mengatakan, nasib lima awak heli belum diketahui. Namun, seorang pejabat Oman mengatakan, tiga awak telah ditemukan dalam keadaan luka-luka dan saat ini dirawat di rumah sakit.

Heli yang jatuh berasal dari Skuadron Helikopter Penyapur Ranjau 15 yang berpangkalan di Norfolk, Virginia, AS. Heli bermesin tiga itu bisa beroperasi dari geladak kapal induk maupun kapal-kapal perang milik US Navy lainnya. Tugas utama heli tersebut adalah menjalankan misi penyapu ranjau jarak jauh.

AS telah menumpuk kekuatan militer di kawasan Teluk Persia, untuk menjaga kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz. Salah satu strategi Iran untuk menutup selat yang vital bagi jalur pelayaran minyak bumi itu adalah dengan menebar ranjau di jalur pelayaran yang sempit tersebut.

Raelson tidak memberikan keterangan lebih rinci soal kecelakaan heli tersebut, dan hanya mengatakan jatuhnya heli bukan karena tindak permusuhan pihak-pihak lain.



Sumber : Kompas

Jong-Un Sandang Pangkat Baru di Militer Korut

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un baru saja diangkat menjadi Marsekal di negara komunis tersebut. Menurut kantor berita resmi milik pemerintah Korut, Korean Central News Agency (KCNA), (18/7), pangkat tersebut sebelumnya dipegang oleh almarhum ayah Jong-Un yang juga mantan pemimpin besar Korut, Kim Jong-Ill.

Bulan Februari lalu, Kim Jong-Ill yang meninggal karena serangan jantung pada Desember tahun lalu mendapat pangkat  kehormatan generalissimo yang merupakan pangkat militer tertinggi. “Sebuah keputusan telah diambil untuk memberikan gelar Marsekal Republik Rakyat Demokratik Korea (Korut) kepada Kim Jong-Un, pemimpin utama Tentara Rakyat Korea,” KCNA mengabarkan, sebagaimana dilansir oleh AFP.

KNCA menambahkan, keputusan ini diambil Selasa (17/7) oleh beberapa instansi tinggi negara dan partai, KCNA menambahkan. Kim Jong-Un sebelumnya diangkat menjadi Jenderal pada bulan September 2010. Promosi dirinya sebagai Marsekal dilakukan beberapa hari setelah negara tersebut memberhentikan panglima Angkatan Darat, Ri Yong-Ho sebagai bagian reshuffle untuk memperkuat peranan Jong-Un di militer negara tersebut.

Senin (16/7) lalu, Pyongyang mengangkat Hyon Yong-Chul sebagai wakil marsekal. Langkah tersebut membuka kemungkinan Hyon segera diangkat menggantikan Ri sebagai panglima AD.

“Karena Hyon diberikan pangkat wakil marsekal, Jong-Un tampaknya membutuhkan pangkat militer yang lebih tinggi lagi mengingat perannya sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata negara tersebut,” kata Cheong Seong-Chang, seorang pengamat dari Sejong Institute yang berbasis di Korea Selatan.

“Ini adalah satu-satunya gelar yang tersisa bagi Jong-Un setelah dia mengambil alih semua posisi tinggi di partai maupun militer,” katanya.

Sumber : JPNN

Korut Tunjuk Wakil Panglima Militer Baru

Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un di hadapan pasukan militer Korut.

Korea Utara menunjuk Hyon Yong-chol sebagai wakil panglima militer yang baru, demikian kantor berita Korut, KCNA.

Penunjukan Hyon diambil sehari setelah panglima militer, Ri Yong-ho, dicopot dari semua jabatan resminya karena alasan “sakit”.

Menurut KCNA, keputusan itu dibuat oleh Komisi Militer Pusat, Partai Buruh Korea serta Komisi Nasional Pertahanan Korut.

Tetapi keterangan ini tidak menyebut apakah Hyon akan mengambil alih secara penuh kepemimpinan militer Korut yang diduduki empat panglima.

Selain merupakan anggota komite pusat partai yang terdiri 120 orang, tidak banyak yang tahu tentang sosok Hyon, .

Hyon sebelumnya merupakan salah seorang dari empat wakil panglima militer Korut.

Wartawan BBC Lucy Williamson di Seoul, Korsel, melaporkan, penunjukan Hyon sebagai wakil panglima militer menunjukkan bahwa dia bakal bersinar dalam perpolitikan Korut.

Kalangan pengamat, lanjut Lucy, masih menunggu apakah Hyon akan mendapatkan promosi lanjutan sebagai panglima militer, jabatan yang sebelumnya diduduki Ri Yong-ho. 

Sebelum dicopot dari jabatannya, Ri ditunjuk sebagai panglima militer tiga tahun lalu oleh Kim Jong-il, pemimpin Korut saat itu, yang meninggal pada Desember 2011.

Sebagai panglima militer, Ri secara teratur muncul dalam acara-acara kenegaraan, mendampingi Kim Jong-il.

Ri Yong-ho dikenal pula sebagai salah satu dari tujuh pejabat tinggi yang menemani Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korut sekarang, saat mengikuti mobil jenazah yang berisi jasad ayahnya menuju tempat pemakaman

Ri secara luas dianggap sebagai tokoh dalam lingkaran pemimpin Korut yang baru dan berperan membantunya dalam memperkokoh posisi kekuasaannya.

Alasan di balik pencopotan Ri, bagaimanapun menimbulkan spekulasi dan mengundang analisa para pengamat tentang kiprah kepemimpinan Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korut saat ini, yang dipandang kurang berpengalaman.

Sumber : incafnet

Taiwan Berniat Perpanjang Landasan Pacu di Spratly

Taiwan sedang mempertimbangkan akan memperpanjang landasan pacu di pulau Spratly, langkah yang dikhawatirkan akan memicu ketegangan baru di Laut China Selatan -- wilayah maritim yang diperebutkan oleh beberapa negara, kata laporan media setempat, Minggu (15/7). Jika disetujui, proyek tersebut akan membuat landas pacu bandara di Pulau Taiping lebih panjang 500 meter.

Pulau Taiping terbesar di perairan yang disengketakan dan terletak sekitar 1,4 kilometer dari Taiwan, kata laporan Liberty Times.

"Pihak-pihak berwenang keamanan nasional belakangan ini menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk mengevaluasi proposal proyek kendati situasi di Laut China Selatan makin rumit," kata media tersebut dengan mengutip sumber di kantor keamanan nasional. 

Ketegangan di Laut China Selatan baru-baru ini meningkat saat China dan Pilipina terkunci dalam perselisihan maritim menyangkut Dangkalan Scarborough di perairan Pilipina.

Landas pacu, yang saat ini memiliki panjang 1.150 meter itu, dibangun pada 2006 walaupun diprotes oleh negara-negara pengklaim Laut China Selatan, termasuk Vietnam, Brunei, China, Malaysia dan Pilipina.

Seruan bagi peningkatan kemampuan pertahanan Taiwan di wilayah yang disengketakan itu meningkat sementara negara-negara pengklaim lainnya telah mengerahkan lebih banyak pasukan serta menambah fasilitas-fasilitas militer di wilayah tersebut.

Mei lalu, para penjaga pantai Taiwan mengatakan bahwa kapal-kapal penyusup Vietnam tahun lalu berdatangan hingga jumlahnya mencapai 106 kapal, yang tadinya hanya berjumlah 42 pada tahun sebelumnya. 

Sumber : Analisa

Suriah melakukan latihan militer skala bear

Peluru tajam digunakan dalam latihan angkatan bersenjata Suriah, menurut media resmi.

Angkatan Bersenjata Suriah melakukan latihan militer "skala besar" untuk menguji kemampuan "tempur dan kesiapan," menurut laporan media resmi Suriah.

Latihan itu menunjukkan Suriah mampu "mempertahankan pesisir dari kemungkinan agresi," lapor kantor berita Sana.

Ketegangan dengan Turki meningkat setelah Suriah menembak jatuh pesawat tempur Turki bulan lalu.

Sementara itu, utusan PBB untuk Suriah Kofi Annan direncanakan akan berkunjung ke Damaskus Senin (09/07).

Annan mengatakan Sabtu (07/07) dalam komentar di surat kabar Prancis Le Monde, bahwa rencana perdamaian enam poin yang ia susun untuk Suriah, sejauh ini "gagal".

Peluru Tajam

Menteri Pertahanan Suriah Jendral Dawoud Rajha termasuk salah satu pejabat tinggi yang hadir dalam latihan militer itu, menurut laporan TV Suriah.

"Angkatan Laut kami memulai manuver operasional taktis dengan peluru tajam, dan selama latihan ini roket diluncurkan," menurut laporan itu.

Latihan militer itu merupakan bagian dari pelatihan yang akan berlangsung selama beberapa hari, menurut Sana.

Sebagian kalangan dari oposisi Suriah menyerukan campur tangan militer asing untuk menggeser Presiden Bashar al-Assad.

Minggu lalu, Turki menerbangkan enam pesawat tempur F-16 di dekat perbatasan dengan Suriah setelah Damaskus menerbangkan helikopter di dekat perbatasan.

Turki juga telah mengerahkan peluncur roket dan senjata antipesawat di perbatasan minggu lalu setelah Suriah menembak jatuh pesawat F-4 tanggal 22 Juni.

Suriah mengatakan pesawat F-4 milik Turki ditembak jatuh di kawasan udara mereka.

Sementara itu, kerusuhan di Suriah hari Minggu menewaskan 11 orang, menurut Komite Koordinasi Lokal (LCC), jaringan aktivis yang berada di Suriah.

Tiga korban tewas adalah tentara yang membelot, menurut LCC

 

 

Sumber : BBC

 

 

Korut Akan Tingkatkan Pertahanan Militer

Korea Utara (Korut) kemarin menuduh Amerika Serikat (AS) telah membangun pasukan militer di wilayahnya. Menghadapi peningkatan militer Washington itu,Pyongyang pun bertekad memperkuat pertahanan militernya dengan segala cara.

Pernyataan itu muncul sehari setelah negara komunis itu menyatakan akan meningkatkan kapasitas nuklirnya dalam menghadapi perselisihan dengan AS.Ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menyusul ancaman dari Pyongyang terhadap Seoul dan kegagalan Korut meluncurkan roket pada April lalu.

Kementerian Luar Negeri Korut menjelaskan apa yang disebut dengan penumpukan senjata AS, sebagai provokasi terbuka terhadap Pyongyang dan pendahuluan untuk perang regional. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korut juga menyinggung pengungkapan bahwa basis pasukan AS di Korea Selatan (Korsel) berusaha meningkatkan jumlah helikopter penyerang dan sistem pertahanan rudal.

Juru bicara itu menyebutkan latihan angkatan laut yang melibatkan Seoul,AS, dan Jepang,yang akan diselenggarakanKamis( 20/6) danJumat (21/6) di Semenanjung Selatan. Sementara itu,Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa Seoul dan pasukan AS akan mengadakan latihan militer bersama terbesar pada Jumat (21/6) mendatang, guna menunjukkan kemampuan pertahanan untuk melawan perang.

Seoul dan angkatan laut pasukan AS, termasuk kapal induk AS, dikabarkan akan menggelar manuver di Laut Kuning selama tiga hari di mulai Sabtu mendatang. Korut juga mengecam pertemuan terakhir menteri pertahanan AS dan menteri luar negeri Korsel di Washington pekan lalu,di mana tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas pembuatan pangkalan di Seoul guna penerapan strategi AS dalam menguasai seluruh Asia.

Korut menegaskan,penumpukan senjata AS merupakan langkah awal dalam perang regional yang tidak hanya menargetkan Korut,tetapi juga beberapa negara-negara di Asia Timur Laut. Pyongyang segera meningkatkan pertahanan kemampuan diri dengan segala cara untuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa dan negaranya. Sementara itu, beberapa analis asal Seoul percaya Korut mungkin akan merancang sebuah bentrokan perbatasan dari pemimpin baru Kim Jongun yang mencoba untuk meningkatkan statusnya dengan militer.

Ada pula beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa Korut akan melakukan uji coba nuklir, meskipun Pyongyang menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana saat ini untuk melakukannya. Kementerian pertahanan Seoul mengungkapkan pada Jumat (22/6) mendatang akan latihan militer bersama dengan melibatkan sekitar 2.000 tentara, F-15K dan KF-16 jet tempur,dan serangan pesawat. Laporan AFPmenyebutkan, empat helikopter AS menyerang Apache dan tank, peluncuran roket,serta ribuan putaran api selama latihan di daerah Pocheon,dekat perbatasan.

Sumber : SINDO

Baca Juga

Kesal pada Pakistan, AS Kirim Kapal Perang Terbesar

Kapal Perang AS USS Howard

Amerika Serikat menempatkan kapal perangnya di dekat perairan Pakistan. Menyusul kegeraman Washington atas ditutupnya rute logistik bagi pasukan NATO di Afghanistan, Amerika Serikat menempatkan kapal perang terbesarnya di perairan dekat perbatasan Pakistan.

Setalah gagal membujuk Islamabad untuk membuka rute logistik bagi pasukan asing di Afghanistan, AS kian memperhebat tekanannya terhadap Pakistan. Demikian dilaporkan Fars News mengutip Koran Ummat cetakan Pakistan.

Menurut sumber ini, militer AS dengan melanggar kedaulatan wilayah perairan Pakistan telah mengirim kapal perannga di perairan di kawasan yang berjarak 65-70 km dari pelabuhan Gwadar.

Pemindahan kapal perang AS ke kawasan ini dimulai sejak pekan kedua bulan Juni dan saat ini armada perang tersebut telah ditempatkan seluruhnya di dekat Gwadar.

Armada laut AS yang ditempatkan di dekat Pakistan ini meliputi empat kapal selam modern, dua kapal penyuplai bahan bakar, 10 kapal perang dengan kekuatan manuver tinggi.

Dinas intelijen dan keamanan Pakistan telah mulai melakukan penyidikan alasan penempatan armada laut AS di dekat perbatasan negara ini. Mereka menyebut sikap Washington ini diambil guna memperkeruh kondisi kawasan termasuk negara bagian Balochistan.

Sumber : Republika

Baca Juga

AS Berkolaborasi dengan Negara Teluk Persia di Bidang Keamanan

Panglima Komando Pusat Angkatan Laut AS dan Armada Kelima Angkatan Laut AS menyatakan bahwa Washington akan bekerja sama dengan negara-negara Teluk Persia untuk menjamin keamanan maritim di kawasan tersebut. Demikian dilaporkan Press TV (13/6).
 

Berbicara dalam sebuah konferensi bertema "Keamanan Teluk [Persia]: Fakta Regional dan Kepentingan Internasional" yang berlangsung di ibukota Bahrain, Manama, Laksamana John W. Miller mengatakan bahwa AS akan mengamankan aktivitas perkapalan di kawasan strategis dalam kerjasama dengan negara-negara regional, terutama Bahrain yang menjadi tuan rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS.

Konferensi dua hari ini diselenggarakan oleh Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI) dan Pusat Studi Strategis dan Internasional dan Energi Bahrain (DERASAT) yang memfokuskan pada mekanisme keamanan antara AS, Inggris dan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk [Persia], program energi nuklir Iran dan instabilitas politik di kawasan.

Washington menawarkan dukungan penuh kepada Bahrain di saat rezim berkuasa al-Khalifa terus melakukan penumpasan brutal terhadap para demonstran damai selama lebih dari setahun.

Didukung oleh militer AS dan Inggris, Bahrain telah menghancurkan puluhan masjid dan memenjarakan para pemimpin oposisi dan politik serta aktivis HAM sejak awal protes anti-rezim di negara itu tahun lalu. (IRIB Indonesia/MZ)

Sumber :Irib-Radio Iran

60% Kekuatan Militer AS Segera ke Asia Pasifik

Kawasan Asia Pasifik dipastikan akan semakin tegang menyusul keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan 60% kekuatan militer di wilayah ini. Sejumlah peralatan tempur modern dari pesawat, kapal perang hingga kapal induk akan dikonsentrasikan di daerah ini.

Keputusan diambil untuk mengimbangi China yang secara nyata juga terus meningkatkan kekuatan tempur mereka di Asia Pasifik.

Komandan Armada Pasifik AS, Laksamana Cecil haney mengatakan keputusan untuk menempatkan 60% kekuatan militer di Pasifik sudah menjadi keputusan resmi Kementerian Pertahanan. Angka tersebut akan dicapai pada 2020 mendatang.

“Ini sudah menjadi platform dari pertahanan AS,” katanya seperti dikutip Daily Mail, Rabu (13/6).

Peralatan tempur super canggih akan dikerahkan ke wilayah ini. Kapal Littoral Combat yang dapat bisa beroperasi di perairan dangkal salah menjadi salah satunya. Satu unit dipatikan akan menempati posisinya di Singapura tahun depan.

Selain itu juga pesawat EA-18 G yang mampu terbang lebih cepat dari kecepatan suara serta kapal laut paling modern kelas Virginia akan ikut ambil bagian. “Beberapa skuadron akan segera menempati wilayah itu,” ujar Haney.

Keputusan untuk memperkuat militer di Pasifik merupakan kebijakan yang diambil Obama untuk mengimbangi kekuatan China. Meski sebenarnya pada era Bush, rencana itu sudah mulai dirintis.

Saat ini Angkatan Laut AS memiliki sekitar 285 kapal yang masih ditempatkan secara merata di Pasifik dan Atlantik. JUmlah itu akan berkurang karena beberapa unit akan dipensiunkan tanpa diganti baru. AS juga memiliki 11 kapal induk. Dari jumlah itu 6 sudah ditugaskan ke Pasifik.

Dalam beberapa tahun terakhir China memang sangat aktif meningkatkan kekuatan militernya. Saat ini negara tersebut memiliki 29 kapal selam. Padahal pada 2002 hanya memiliki delapan unit. Pada Agustus 2011 lalu China juga sukses melakukan uji coba kapal pengangkut pesawat. Sementara di teknologi rudal, negara ini telah memproduksi DF-21d yang mampu menghancurkan target dari jarak 1.700 mil.

Sejauh ini Pentagon tetap tidak mau berkomentar tentang kemungkinan terjadinya perang di wilayah ini. Lembaga ini hanya mengatakan perlunya kesiapan umum di Pasifik.

Sumber : Solopos

Baca Juga

Myanmar Memberlakukan Darurat Militer di Negara Bagian Rakhine

Pemerintah Myanmar memberlakukan darurat militer di Negara Bagian Rakhine setelah meledaknya konflik sektarian di wilayah itu yang telah menewaskan sedikitnya 17 orang.

Konflik sektarian di Rakhine memang menjadi ujian besar bagi Presiden Thein Sein,mantan jenderal yang berkuasa pada masa junta militer. Untungnya dia bertindak cepat dengan mengirimkan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan ketenangan warga dengan pendeklarasian darurat militer. Aparat militer terus berpatroli di wilayah yang kerap dilanda konflik itu dalam melaksanakan operasi darurat militer.

Pasukan keamanan juga tetap berjaga-jaga mengamankan rumah penduduk yang ditinggal mengungsi oleh para penghuninya. Beberapa truk militer juga masih bersiaga di bandara kota tersebut sebagai bentuk antisipasi. Menurut Zaw Htay,Direktur Kantor Presiden Myanmar, pemerintah memerintahkan pasukan untuk melindungi bandara dan perkampungan Rakhine. “Kita masih memberlakukan jam malam di beberapa kota,”kata Htay dikutip Reuters.

Televisi milik pemerintah juga melaporkan bahwa darurat militer merupakan respons atas peningkatan kerusuhan dan serangan teroris. Langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas secepatnya. Presiden Thein Sein mengatakan, kekerasan akan mengancam demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.

“Jika kita menempatkan isu rasial dan agama di depan, jika kita menempatkan kebencian yang tiada akhir, keinginan untuk balas dendam dan aksi anarkis di depan, dan jika kita terus membalas dan meneror dan membunuh satu sama lain, maka ada bahaya bahwa (masalah) dapat berkembang dan bergerak bukan hanya di Rakhine,”‘ katanya dikutip BBC.

Jika konflik sektarian terjadi, menurut Thein Sein, masyarakat patut waspada bahwa stabilitas negara,proses demokratisasi dan pembangunan, yang dalam tahap transisi saat ini, bisa sangat terpengaruh dan merugikan. Dengan situasi darurat militer itu, penduduk di wilayah konflik itu kini merasa lebih tenang dan aman. “Situasi berangsur normal setelah tentara masuk ke kota kita demi alasan keamanan,”kata salah seorang penduduk yang enggan disebutkan namanya kepada AFP.

Konflik sektarian di Rakhine sedikitnya telah menewaskan 17 orang dan ratusan rumah rusak dalam kekerasan. Masalah timbul setelah terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan dan upaya penyerangan kelompok terhadap bus yang ditumpangi kelompok lain. Konflik itu memanas sejak 4 Juni lalu karena informasi yang salah diapresiasi oleh warga. Sebelum pemberlakuan darurat militer, pemerintah telah menerapkan jam malam di empat kota di Rakhine,guna menghindari pertikaian lanjutan.

Negara bagian Rakhine dikenal rawan dengan konflik sektarian. Di wilayah itu dihuni kelompok minoritas Rohingya.Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan karena Myanmar menyatakan bahwa mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menyebut kelompok itu sebagai salah satu minoritas yang kerap mendapatkan perlakuan buruk dari pemerintah dan masyarakat mayoritas.

Menurut Abu Tahay, anggota parlemen dari Partai Nasional Demokratik untuk Pembangunan (NDPD) yang mewakili Rohingya, sejumlah warga ditembak oleh pasukan keamanan dan kelompok tertentu.“Saya sangat khawatir.Mereka tidak percaya dengan kebersamaan,” katanya kepada AFP.

Hingga kemarin Reuters melaporkan beberapa penduduk masih membakar rumah warga yang berbeda kelompok. “Kita membakar rumah mereka karena tinggal di dekat perkampungan kita.Kita khawatir mereka bakal berkumpul di malam hari dan menyerang kita,” ujar salah satu penduduk lokal.

Aparat keamanan tidak dapat bertindak banyak saat penduduk lokal membakar rumah warga lain.Warga juga mengeluhkan efektivitas aparat keamanan yang berjanji memberikan jaminan keamanan.

Sumber : Sindo

Baca Juga

India minati delapan kapal perang dari Korsel

Dokumen foto kapal perang India (Ranjit) saat berlabuh di Tanjung Perak Surabaya. (ANTARA/M. Risyal Hidayat)

India akan memperoleh sedikit-dikitnya delapan kapal perang dari Korea Selatan (Korsel) dalam upaya meningkatkan pertahanan maritimnya berdasarkan kesepakatan pertahanan yang diusulkan dan mungkin akan segera ditandatangani, demikian laporan media lokal, Minggu.

Sebagai bagian perkembangan "kemitraan strategis" dengan Korea Selatan, India akan membeli setidak-tidaknya delapan kapal penyapu ranjau canggih dan kapal perang pemburu.

Dalam hal ini India akan mendapatkan dua kapal dari perusahaan Korea Selatan Kangnam Corporation, sementara enam lainnya akan diproduksi oleh Goa Shipyard di India barat setelah alih-teknologi, kata surat kabar The Times of India.

"Kontrak ini sekarang sedang diselesaikan setelah mendapat kesimpulan dari perundingan komersial," kata sumber yang tidak disebutkan namanya.

India akan menggunakan kapal perang tersebut untuk mendeteksi dan menghancurkan ranjau bawah air, yang sering ditanam oleh negara kedua serta para aktor non-negara, kata laporan itu.

"Ranjau bawah air adalah senjata murah yang dapat digunakan untuk insiden berdampak besar. Ini relatif mudah bagi seseorang untuk meletakkan ranjau di dekat pelabuhan atau rute keberangkatan. Karena itu perlu meningkatkan perlindungan pelabuhan dan instalasi lepas pantai," kata seorang pejabat.

Sumber : Antara

Baca Juga

Filipina pelajari kesepakatan militer dengan Singapura

Ilustrasi. Tentara Filipina dan Amerika Serikat berjalan di sebuah teluk dangkal saat simulasi razia di perairan, sebagai bagian dari latihan militer gabungan Filipina-AS di Teluk Ulugan, pesisir barat Filipina.(FOTO ANTARA/REUTERS/Romeo Ranoco)

Filipina sedang mempelajari perjanjian pelatihan militer dengan Singapura, demikian menurut Departemen Pertahanan, Sabtu.

Juru bicara departemen, Petrus Galvez, mengatakan usulan Perjanjian Kunjungan Angkatan Bersenjata (VFA) akan memungkinkan Filipina dan tentara Singapura untuk melakukan pelatihan di negara masing-masing, dan menghidupkan kembali latihan bersama yang terhenti pada tahun 1996.

Saat mempelajari perjanjian dengan Singapura ini, Filipina juga mengamati kemajuan kesepakatan yang sama dengan Australia sebagai pelajaran.

"Mereka menyusun semua pengalaman dengan berbagai perjanjian sehingga kita dapat menyusun VFA sebaik-baiknya (dengan Singapura) sehingga setiap orang dapat menyetujui," katanya kepada AFP.

Singapura memiliki perjanjian latihan militer dengan Filipina pada tahun 1994, tapi latihan bersama dihentikan pada 1996 karena menurut hukum Filipina, masuknya tentara asing untuk pelatihan perang harus dipayungi oleh VFA yang disetujui oleh Senat.

Singapura kemudian mengajukan rancangan usulan ke Filipina pada tahun 2007, namun kemajuan akhir RUU tersebut lambat karena karena Manila tidak memiliki tenaga kerja yang berkaitan, kata Galvez.

Amerika Serikat, sekutu utama pertahanan negara, menutup VFA dengan Filipina pada 1999, sedangkan perjanjian serupa dengan Australia sedang menunggu.

Galvez mengatakan "kita lebih positif dengan VFA Australia. Jika masalah itu diatasi, akan menjadi rujukan untuk negara-negara lain". Namun ia mengatakan hal itu memerlukan waktu yang lama sebelum perjanjian dengan Singapura diajukan kepada para senator.

Sementara itu kalangan nasionalis dan kaum kiri menentang perjanjian pelatihan militer itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan negara.

Sumber : Antara

Baca Juga

Korsel Waspadai Manuver Jet Korut di Perbatasan

Tentara Korea Selatan siaga di wilayah perbatasan dengan Korea Utara (foto: dok)

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Korea Selatan hari Kamis mengatakan pihaknya "mengamati dengan cermat semua kegiatan Korea Utara" menyusul beberapa manuver jet-jet tempur  Korea Utara di dekat wilayah udara Korea Selatan dalam beberapa minggu terakhir.

Juru bicara Gabungan Kepala Staf itu tidak akan mengemukakan rincian kegiatan ini. Tapi berbagai sumber mengatakan jet-jet Korea Utara telah melakukan puluhan manuver setiap harinya  dan beberapa di antaranya  mendekati apa yang dikenal sebagai Garis Aksi Taktis, yaitu  titik antara 20 dan 50 kilometer di utara wilayah udara Korea Selatan. Setiap pesawat yang mendekati garis tersebut memicu jet tempur Korea Selatan bergegas ke udara.

Seorang pejabat di kementerian pertahanan, yang berbicara kepada VOA News dengan persyaratan tidak disebutkan namanya, mengatakan tidak ada jet Korea Utara memasuki wilayah udara Korea Selatan.

Tapi penerbangan selama satu jam oleh pesawat tempur Korea Utara jenis SU-25 pada  hari Selasa, memicu  Korea Selatan meluncurkan empat jetnya . Pesawat tempur itu, dengan kecepatan tertinggi 950 kilometer per jam, mendekati Pulau Gangwha di Korea Selatan, di sebelah utara Bandara Internasional Inchon, dan kemudian menghabiskan beberapa menit di atas kota perbatasan Kaesong sebelum kembali ke utara.

Presiden Lee mengatakan Korea Selatan memiliki sistem keamanan yang tak bisa ditembus dan akan menjaga perdamaian di semenanjung itu dengan menanggapi segala bentuk provokasi dengan sanksi tegas.

Pada hari yang sama, 200 kilometer ke Utara, pemimpin baru di Pyongyang, Kim Jong Un, muncul di depan ribuan anak sekolah dan memberikan pidato keduanya di depan umum sejak berkuasa  tahun lalu.

Kim mengatakan anak-anak "harus menjadi revolusioner muda, kaum muda yang tangguh dan berani mati" untuk melindungi pihak pekerja.

Awal pekan ini, Staf Umum Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara mengancam akan menyerang perusahaan media konservatif di Seoul karena dipandang menghina pemimpin baru Korea Utara. Pyongyang memperingatkan jika mereka tidak meminta maaf Korea Selatan  akan menghadapi "perang suci tanpa ampun."

Analis berpendapat provokasi militer mungkin datang dari Utara sebagai bagian dari proses kekuatan militer di sana untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin mereka yang baru Kim Jong Un dan menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang mampu dan tangguh sebagaimana  almarhum ayah dan kakeknya, pemimpin sebelumnya di negara yang  represif itu. 

Sumber : VOA

Baca Jua

Rusia, Tiongkok Tolak Intervensi Militer di Timur Tengah

Para pemimpin Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) mengeluarkan pernyataan menentang intervensi militer di Timur Tengah, termasuk atas Suriah dan Iran (7/6).

Para pemimpin blok regional yang dipimpin Tiongkok dan Rusia menyuarakan tentangan pada intervensi militer di Timur Tengah, selagi mereka mengakhiri pertemuan puncak tahunan di Beijing hari Kamis.

Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) mengatakan dalam pernyataan pada akhir pertemuan dua-harinya bahwa organisasi itu juga menentang “pemaksaan pengalihan kekuasaan atau penggunaan sanksi-sanksi secara sepihak” di kawasan itu, yang merujuk pada Suriah dan Iran.

Tiongkok dan Rusia keduanya telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk Presiden Suriah Bashar al-Assad karena konflik di negaranya yang telah berlangsung 15 bulan. Mereka juga skeptis mengenai sanksi-sanksi baru Barat terhadap program nuklir Iran yang kontroversial.

Kelompok regional 6 negara itu, yang juga mencakup empat negara Asia Tengah, memberikan status peninjau kepada Afghanistan, dalam upaya untuk meningkatkan pengaruhnya di negara yang dilanda perang itu menjelang penarikan pasukan asing tahun 2014.

SCO juga menegaskan kembali janji mereka untuk menjalin hubungan ekonomi dan keamanan yang lebih erat dan memerangi penyelundupan narkoba, ekstremisme dan terorisme.

Organisasi itu dibentuk tahun 2001, sebagian untuk mengekang pengaruh persekutuan militer Barat NATO. Tetapi kelompok yang sering retak itu telah memperluas sasarannya untuk mencakup kerjasama ekonomi yang lebih luas. 

Sumber : VOA

Baca Juga