Pontianak - Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Turiman Faturachman Nur mengaku pernah memegang 14 lembar peta perbatasan yang dibuat tahun 1970. Dari semua peta tersebut, Camar Bulan, Kabupaten Sambas masuk wilayah NKRI. “Saya temui peta tersebut saat meneliti tentang perbatasan pada 2007. Dari semua peta itu, Camar Bulan masuk Indonesia,” tegasnya, kemarin (10/10).
Turiman mengungkapkan, bentang alam di Camar Bulan tidak ditemukan adanya watershed atau batas berdasarkan daerah aliran sungai sebagai konsekuensi dari Traktat London. Namun dasar dari hasil ukur ulang kedua negara pada 1975-1978 ternyata tidak jelas dan cenderung merugikan NKRI. “Karena tidak ada watershed di Camar Bulan, maka pengukuran ulang dimulai pada patok batas pertama buatan Belanda dengan nomor A104,” ungkapnya.
Jika pun ada watershed batas antara Indonesia dan Malaysia sangat jelas. Berdasarkan hukum internasional, kata Turiman, aliran air yang mengalir ke selatan milik Indoesia, sedangkan yang ke arah utara artinya tanah tersebut milik Malaysia. “Itu rumusnya jika memang berdasarkan watershed,” jelasnya.
Mendapatkan 14 peta itu saat dia bersama beberapa dosen dan seorang mahasiswa Magister Hukum Untan melakukan penelitian yang dibiayai United Nation Development Programme Indonesia. Dalam penelitian tersebut salah satu yang menjadi kajiannya tentang perjanjian perbatasan. “Kami juga meneliti tentang pertanian di perbatasan, sosial maupun ekonomi masyarakatnnya,” kata dia.
Turiman memastikan, dalam peta yang dilihatnya tentang perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut menggambarkan kesepakatan antara militer. Militer Malaysia dan TNI mencantumkan tanda tangan di bawah peta-peta itu. “Ada tanda tangan beberapa perwira TNI di peta itu. Ada juga yang pangkatnya jenderal, tapi saya lupa siapa namanya,” ungkapnya.
Sampai sekarang, status Camar Bulan adalah Outstanding Boundary Problems (OBP). Karena sudah telanjur diketahui bahwa Camar Bulan diklaim Malaysia, maka langkah terpenting yang yang dilakukan adalah okupasi efektif. “Masyarakat kita di sana harus terus beraktivitas di kawasan sengketa sebagai simbol-simbol negara,” ucapnya.
Turiman mengungkapkan, bentang alam di Camar Bulan tidak ditemukan adanya watershed atau batas berdasarkan daerah aliran sungai sebagai konsekuensi dari Traktat London. Namun dasar dari hasil ukur ulang kedua negara pada 1975-1978 ternyata tidak jelas dan cenderung merugikan NKRI. “Karena tidak ada watershed di Camar Bulan, maka pengukuran ulang dimulai pada patok batas pertama buatan Belanda dengan nomor A104,” ungkapnya.
Jika pun ada watershed batas antara Indonesia dan Malaysia sangat jelas. Berdasarkan hukum internasional, kata Turiman, aliran air yang mengalir ke selatan milik Indoesia, sedangkan yang ke arah utara artinya tanah tersebut milik Malaysia. “Itu rumusnya jika memang berdasarkan watershed,” jelasnya.
Mendapatkan 14 peta itu saat dia bersama beberapa dosen dan seorang mahasiswa Magister Hukum Untan melakukan penelitian yang dibiayai United Nation Development Programme Indonesia. Dalam penelitian tersebut salah satu yang menjadi kajiannya tentang perjanjian perbatasan. “Kami juga meneliti tentang pertanian di perbatasan, sosial maupun ekonomi masyarakatnnya,” kata dia.
Turiman memastikan, dalam peta yang dilihatnya tentang perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut menggambarkan kesepakatan antara militer. Militer Malaysia dan TNI mencantumkan tanda tangan di bawah peta-peta itu. “Ada tanda tangan beberapa perwira TNI di peta itu. Ada juga yang pangkatnya jenderal, tapi saya lupa siapa namanya,” ungkapnya.
Sampai sekarang, status Camar Bulan adalah Outstanding Boundary Problems (OBP). Karena sudah telanjur diketahui bahwa Camar Bulan diklaim Malaysia, maka langkah terpenting yang yang dilakukan adalah okupasi efektif. “Masyarakat kita di sana harus terus beraktivitas di kawasan sengketa sebagai simbol-simbol negara,” ucapnya.
Sumber : JPNN
Posts
Galaxy
Gunner
RoboKill
Fragger
Fighter
Pilot
Dino Strike
Superbike GP
0 komentar:
Post a Comment