Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, untuk melawan arogansi Malaysia yang kembali bikin ulah di Camar Bulan dan Tanjung Datu--setelah sebelumnya sukses menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan--perlu dilawan dengan strategi yang tepat. Di antaranya dengan mengontrol wilayah keamanan di wilayah perbatasan tersebut dengan menambah jumlah tentara yang menjaga di perbatasan tersebut.
“Kita semua sudah tahulah bagaimana Malaysia itu menguasi wilayah kita, dari kasus lepasnya Sipadan Ligitan dulu. Mereka membangun infrastruktur, menggerakkan sektor ekonomi dan sebagainya. Sementara kita ini kan harus akui, untuk program percepatan pembangunan di wilayah di perbatasan sampai saat ini kan belum jelas. ; Menurut saya ya, cara Malaysia itu harus dilawan dengan penempatan TNI kita yang lebih banyak lagi di wilayah perbatasan dengan cara mengontrol keamanan di sana," kata Mahfudz Siddiq dalam jumpa pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/10).
Cara lainnya, kata Mahfudz, TNI melakukan latihan perang secara rutin di tempat sengketa. "Ini sekaligus untuk unjuk kekuatan kemampuan TNI. Jadi kalau latihan perang, difokuskan saja di wilayah perbatasan dengan Malaysia itu saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, untuk membahas persoalan ini, Komisi I, Selasa, (11/10), akan memanggil Menlu, Menhan dan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP ) yang diketuai Mendagri.
”Kenapa kita perlu memanggil Menhan juga? Karena berdasarkan hasil kunker Komisi I DPR sebelumnya di wilayah perbatasan kita, prajurit yang bertugas di sana tidak lagi menggunakan alat komunitas HT, melainkan telah menggunakan HP. Dan celakanya nomor HP itu menggunakan provider telekomunikasi asal Malaysia. Nah bagaimana ini, sampai terjadi seperti itu,” ujarnya.
“Kita semua sudah tahulah bagaimana Malaysia itu menguasi wilayah kita, dari kasus lepasnya Sipadan Ligitan dulu. Mereka membangun infrastruktur, menggerakkan sektor ekonomi dan sebagainya. Sementara kita ini kan harus akui, untuk program percepatan pembangunan di wilayah di perbatasan sampai saat ini kan belum jelas. ; Menurut saya ya, cara Malaysia itu harus dilawan dengan penempatan TNI kita yang lebih banyak lagi di wilayah perbatasan dengan cara mengontrol keamanan di sana," kata Mahfudz Siddiq dalam jumpa pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/10).
Cara lainnya, kata Mahfudz, TNI melakukan latihan perang secara rutin di tempat sengketa. "Ini sekaligus untuk unjuk kekuatan kemampuan TNI. Jadi kalau latihan perang, difokuskan saja di wilayah perbatasan dengan Malaysia itu saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, untuk membahas persoalan ini, Komisi I, Selasa, (11/10), akan memanggil Menlu, Menhan dan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP ) yang diketuai Mendagri.
”Kenapa kita perlu memanggil Menhan juga? Karena berdasarkan hasil kunker Komisi I DPR sebelumnya di wilayah perbatasan kita, prajurit yang bertugas di sana tidak lagi menggunakan alat komunitas HT, melainkan telah menggunakan HP. Dan celakanya nomor HP itu menggunakan provider telekomunikasi asal Malaysia. Nah bagaimana ini, sampai terjadi seperti itu,” ujarnya.
Sumber : Detik
0 komentar:
Post a Comment