Clock By Blog Tips

Friday, January 28, 2011

Militer Siap Kudeta


Bangkok -  Pemerintah Thailand Kamis membantah klaim oposisi bahwa pihaknya menghadapi sebuah rencana kudeta militer di tengah meningkatnya aksi-aksi protes jalanan dan menjelang pemilu mendatang.

Deputi Perdana Menteri Suthep Thaugsuban menolak pendapat tersebut, oleh seorang politisi dan pemimpin "Baju Merah antipemerintah", bahwa tentara siap untuk campur tangan dalam urusan politik Thailand.
"Itu tidak mungkin, karena saya telah bekerja dengan semua pemimpin angkatan bersenjata dan mereka mendukung demokrasi," katanya. Tetapi dia mengakui bahwa di beberapa wilayah negara kondisinya sangat beragam dan beberapa di antaranya bisa mendukung gerakan militer, yang merupakan upaya kudeta ke-19 di Thailand sejak 1932.
Anggota parlemen Puea Thailand, Jatuporn Prompan, mengatakan ia telah mempelajari bahwa sejumlah petinggi militer baru-baru ini bertemu untuk memetakan rencana kudeta itu. Dia mengatakan langkah tersebut akan melawan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, menyusul protes terbaru oleh kaum nasionalis dan loyalis gerakan "Baju Kuning", yang secara resmi bernama Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD).
Para anggota kelompok itu telah berkemah di luar kantor pusat pemerintahan di Bangkok sejak Selasa untuk memprotes penanganan sengketa wilayah perbatasan dengan tetangga Kamboja. Mereka mengatakan akan tetap bertahan tinggal di tempat itu.
Abhisit berkuasa pada 2008 setelah protes-protes Baju Kuning, termasuk perampasan dua bandara Bangkok, yang membantu untuk menjatuhkan pemerintah lama, tapi hubungan mereka sejak itu memburuk.
PAD, yang didukung oleh para elite yang berpusat di Bangkok, merupakan pemain kuat politik di Thailand dan menghadapi musuh bebuyutannya Baju Merah, yang menggelar aksi protes terbaru mereka pada Minggu, yang menarik sekitar 27.000 pendukung.
Thailand tetap terpolarisasi setelah aksi massa oposisi Baju Merah pada April dan Mei tahun lalu, memicu bentrokan antara pasukan keamanan dan para demonstran yang menewaskan lebih dari 90 orang, sebagian besar warga sipil.



Suara Karya

0 komentar:

Post a Comment