Pemerintah Tambah Anggaran Alutsista TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah dengan dukungan DPR sepakat mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi sektor pertahanan. Tapi tidak mengabaikan dan mengorbankan kepentingan kesejahteraan rakyat.

Penambahan anggaran itu untuk pembangunan kekuatan dan mordernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Dengan anggaran itu diharapkan dapat melengkapi alutsita tiga matra yang dimiliki Indonesia.

"Kita ingin di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi pesawat tempur yang mengudara di atas wilayah Indonesia. Kita ingin lebih banyak lagi armada kapal perang yang menjaga kedaulatan laut kita yang membentang luas dari Aceh sampai Papua. Dan kita juga ingin lebih banyak lagi satuan tempur darat yang terlatih baik dan profesional, serta siap dikerahkan kemanapun dan kapanpun, untuk mengemban tugas-tugas negara," ujar presiden dalam peringatan HUT TNI ke-65 di skuadron 17, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (5/10).

Dengan bertambahnya anggaran TNI, PresIden telah menginstruksikan kepada para pimpinan di jajaran Kementerian Pertahanan (kemhan) dan jajaran TNI, untuk menyusun rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan. Tapi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan APBN, dengan kerangka waktu (time line) yang dipercepat serta, dengan sasaran yang tepat pula.

"Saya berharap, dengan kemampuan keuangan negara yang lebih baik dewasa ini, dalam satu dasawarsa ke depan, kita dapat mewujudkan postur pertahanan yang makin kuat dan mencukupi, atau yang kita kenal dengan—minimum essensial force," ujarnya.

Presiden dalam kesempatan itu mengemukakan dua aspek penting dalam kehidupan militer. Pertama tugas pokok dapat dilaksanakan dengan sukses dan kedua, kesejahteraan prajurit dapat dipenuhi dengan baik.

Dengan kemampuan negara saat ini, pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Peningkatan kesejahteraan prajurit ini, dilakukan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), guru dan abdi negara lainnya, serta sejalan pula dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya instruksikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menyusun kebijakan pemberian kesejahteraan bagi prajurit TNI, yang selaras dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya," ujarnya.

"Berikan insentif bagi para prajurit yang bertugas di daerah perbatasan, daerah terpencil dan pulau-pulau terdepan di negeri ini."

Presiden juga meminta disusun kebijakan dan program pembangunan perumahan dinas di jajaran TNI. Ketersedian rumah dinas, dinilai sangat penting bagi kesiagaan para perwira, bintara dan tamtama dalam menjalankan tugas.

"Saya berharap agar program Tabungan Wajib Perumahan (TWP) untuk pengadaan perumahan pribadi bagi prajurit TNI, dapat dilanjutkan dan dikelola dengan baik. Yakinkan para prajurit dapat mengangsur rumah pribadinya, agar kelak saat memasuki usia pensiun para prajurit TNI dapat memiliki rumah sendiri yang layak, serta sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya," tuturnya.
(Rin/OL-3)