"Musharraf Izinkan AS Operasikan Drone di Pakistan"

Pasukan militer AS terlihat mempersiapkan sebuah pesawat tanpa awak sebelum melakukan misi di Pakistan. Drone AS telah melakukan banyayk serangan, dengan korban sipil yang tidak sedikit. (Foto: Check 6)

ISLAMABAD – Mantan presiden Pakistan, Pervez Musharraf, memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk melakukan penerbangan pesawat tanpa awak (drone) di kawasan suku Pakistan untuk misi pengintaian, demikian dinyatakan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani. "Telah diberikan izin sebelumnya untuk melakukan penerbangan pengintaian oleh drone-drone AS, tapi tidak ada (izin) untuk menembakkan peluru kendali," kata Gilani menanggapi pertanyaan mengenai peningkatan serangan drone di Pakistan dalam pertemuan dengan para koresponden seperti dikutip kantor berita Dawn.
Gilani juga membantah laporan yang menyebut AS melancarkan operasi drone dari Pangkalan Udara Shahbaz di Pakistan. Ia menambahkan, dirinya akan menyelidiki laporan penggunaan Pangkalan Udara Shamsi di Baluchistan untuk basis operasi drone.
Sejak tahun 2004, telah dilancarkan sekitar 184 serangan drone di Pakistan, sebagian besar di antaranya di kawasan suku yang berbatasan dengan Afghanistan, tempat yang diyakini menjadi sarang militan.
Sejak September lalu, telah dilakukan lebih dari dua lusin serangan di kawasan tersebut.
Sang perdana menteri menekankan kembali keluhannya mengenai serangan peluru kendali CIA. Ia mengatakan hal itu kontraproduktif dan melanggar kedaulatan negara tersebut.
Ia bahkan mengatakan bahwa Pakistan sudah hilang kesabaran terhadap serangan drone AS, tapi ia tidak mengatakan mengapa ia tidak meninjau kembali perizinan Musharraf mengenai penerbangan drone setelah dirinya berkuasa, itupun setelah mengetahui bahwa kesepakatan itu dilanggar Amerika.
Bocoran dari Washington sebelumnya mengisyaratkan adanya kesepakatan rahasia antara Pakistan dan Amerika Serikat mengenai drone.
Kepala Komite Intelijen Senat AS, Senator Dianne Feinstein Februari tahun lalu mengungkapkan bahwa drone-drone tersebut diterbangkan keluar dari sebuah pangkalan Pakistan.
Pembacaan garis merah oleh pemerintahan yang dipimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan pemerintahan Obama tahun lalu juga mengungkapkan penerimaan terhadap serangan drone.
Mengenai drone, garis merah hanya meneybutkan tidak adanya ekspansi serangan drone di Baluchistan, tapi tidak menyinggung sedikit pun di Fata.
Mengenai dialog dengan Taliban, Gilani menyatakan, tidak ada proses rekonsiliasi yang bisa berhasil tanpa campur tangan Pakistan.
"Langkah apa pun yang diambil tidak akan berhasil jika Pakistan tidak dilibatkan, karena Pakistana adalah bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah," kata Gilani. Ia menambahkan bahwa kepentingan Pakistan harus dijaga dalam dialog rekonsiliasi.
Secara resmi, Pakistan mengatakan bahwa pembicaraan itu demi proses rekonsiliasi yang dipimpin Afghanistan, tapi Pakistan menginginkan peranan besar dalam dialog-dialog tersebut.
Pemerintahan Afghanistan membenarkan adanya kontak awal dengan Taliban. Komandan tertinggi pasukan koalisi, Jenderal Petraeus mengakui bahwa pasukan NATO memfasilitasi pergerakan seorang komandan senior Taliban ke Afghanistan untuk bergialog dengan pemerintahan Karzai.
Lebih lanjut lagi, sejumlah laporan menyatakan bahwa ada upaya-upaya khusus yang dilakukan otoritas AS dan Afghanistan guna mencegah campur tangan Pakistan dalam proses dialog Afghanistan yang mulai lahir.
Mengenai jalan buntu dalam hubungan Pakistan dan India, Gilani merujuk pada pertemuan-pertemuan dengan perdana menteri India di Sharm el-Sheikh, Washington, dan Thimpu. Ia berkata, "Saya telah melakukan dialog produktif dengan (perdana menteri) India. Saya kecewa karena janji yang diucap dalam pertemuan-pertemuan itu belum terealisasikan. Kelanjutan penuh dari proses dialog masih belum terjadi."


 suaramedia.com