Alokasi Anggaran Pertahanan Harus Diperjelas

 

JAKARTA-- Anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebaiknya diprioritaskan untuk pertahanan maritim. Hal itu mengingat kondisi geografis Indonesia yang memiliki perairan yang luas.

"Melihat kondisi geografis kita yang mayoritas laut dan wilayah-wilayah perairan kita yang terbuka, harus diprioritaskan pada pertahanan maritim," ungkap Direktur Eksekutif Propatria Institute Hari Prihatono di Jakarta, Kamis (21/10).

Seperti dilaporkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan lampu hijau bagi penambahan anggaran untuk alutsista sebesar Rp50 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran alutsista untuk periode 2011-2014. "Persoalannya, itu kan janji. Blueprint-nya seperti apa, parameternya seperti apa belum jelas", kata Hari.

Karena itu, ia menilai elemen masyarakat termasuk media harus memiliki parameter untuk mengetahui apakah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) pertahanan berjalan seperti yang direncanakan. "Dari situ bisa diketahui, dia bisa berkontribusi berapa persen dari rencana itu," kata dia.

Hari berpendapat, arah pembangunan pertahanan dan keamanan saat ini tidak jelas. "Selama konstruksinya tidak ada, memang agak sulit. Seharusnya itu terlihat dalam RPJP. Kalau kita melihat RPJP itu sebetulnya kita bisa melihat arah pembangunan pertahanan dan keamanan sampai 2025 akan seperti apa. Cuma acap kali terjadi inkonsistensi, jadi sesuatu yang direncanakan untuk jangka panjang, tidak bisa di-breakdown dalam bentuk lima tahunan dan kemudian diperjelas dalam bentuk tahunan," pungkasnya. 


mediaindonesia.com