Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo menyatakan Indonesia perlu
mewaspadai pemberian bantuan 12 radar sistem pengamanan laut dari
Amerika Serikat (AS) karena alat ini bisa berfungsi memata-matai
kekuatan NKRI. "Yang saya pahami masalah radar itu memang merupakan
bantuan AS, tetapi saya tengarai bantuan tersebut pasti ada tujuan
politiknya dalam rangka mengontrol wilayah NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia)," katanya seperti dilansir seruu.com dari LKBN
Antara, Selasa (8/5/2012).
Seperti yang diberitakan,
TNI AL menjalin kerja sama dengan AS dalam mengantisipasi gangguan
keamanan laut di perairan Indonesia. Salah satunya, dalam bentuk
pemberian bantuan radar itu.
Tjahjo mengatakan bahwa TNI AL mendapatkan alat itu konon pada tahun 2006 . "Pernah awalnya ditolak oleh TNI AL pada masa itu. Namun sayangnya, pada masa DPR periode 2009--2014, tak pernah dilaporkan masalah tersebut oleh TNI kepada DPR," ujarnya.
Tjahjo mengatakan bahwa TNI AL mendapatkan alat itu konon pada tahun 2006 . "Pernah awalnya ditolak oleh TNI AL pada masa itu. Namun sayangnya, pada masa DPR periode 2009--2014, tak pernah dilaporkan masalah tersebut oleh TNI kepada DPR," ujarnya.
Informasi yang dia terima dari berbagai sumber, katanya
pemasangan 12 radar bantuan tersebut sebagai bagian dari kerja sama
untuk membangun fasilitas alat indranya AS di wilayah Selat Malaka,
khususnya untuk mengontrol wilayah kawasan laut tersebut.
"Akan tetapi, hal itu perlu dicermati gelagatnya dengan saksama dan perlu adanya pembuktian yang hati-hati dan valid," kata Tjahjo yang juga Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
"Akan tetapi, hal itu perlu dicermati gelagatnya dengan saksama dan perlu adanya pembuktian yang hati-hati dan valid," kata Tjahjo yang juga Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Di lain
pihak, itu mengakui bahwa radar sistem pengamanan laut yang terintegrasi
dengan kamera itu cukup canggih. Namun, menurut pengamatannya alat itu
mudah dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.
"Apa pun kita harus hati-hati demi menjaga kedaulatan politik kita," demikian anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi itu.
"Apa pun kita harus hati-hati demi menjaga kedaulatan politik kita," demikian anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi itu.
Sumber : Seruu
0 komentar:
Post a Comment