Kekuasaan di Tangan Militer

 

MANAMA – Pemerintah Bahrain, Selasa (15/3) menyatakan memberlakukan kebijakan negara dalam keadaan darurat. Kebijakan ini sebagai langkah mengakhiri protes massa mayoritas muslim Syiah. Pemberlakuan negara dalam keadaan darurat selama tiga bulan ini menjadi tanda penyerahan kekuasaan yang cukup besar ke tangan pasukan keamanan Bahrain, yang didominasi oleh elite Sunni negara itu. Pergolakan yang masih berlanjutan di negara itu mengakibatkan seorang pengunjuk rasa tewas dan beberapa luka-luka akibat bentrokan dengan pihak keamanan Bahrain, ujar seorang politisi oposisi di daerah muslim Syiah, Sitra.

Bahrain TV mengatakan raja telah member otorisasi kepada komandan pasukan keamanan Bahrain untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam melindungi keamanan negara dan warga negaranya. Di sisi lain, tidak jelas apakah jam malam akan diberlakukan juga atau ada akan pelarangan terhadap media atau pertemuan publik. Pada hari Senin, lebih dari 1.000 tentara Saudi menggelinding di jalan-jalan dalam sebuah konvoi kendaraan lapis baja. Kedatangan mereka atas permintaan penguasa Sunni Bahrain. Uni Emirat Arab mengatakan juga mengirim 500 polisi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, Ban Ki-moon, merasa cemas atas tindakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengirimkan pasukan ke Bahrain, di bawah pengawasan Dewan Kerja Sama Teluk. Ia menambahkan PBB kini tengah mengontak dengan pemerintah dan partai-partai oposisi Bahrain untuk membahas perkembangan terakhir. Sedangkan Amerika Serikat (AS), Senin waktu setempat, juga memperingatkan negara-negara Teluk untuk menghormati hak-hak rakyat Bahrain. Tetapi, Washington menambahkan masuknya pasukan asing itu bukan bentuk invasi. 

 

 

 

 

 

 

Koran Jakarta

Beware | Interesting