Ambon - Kepala Staf Kodam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Winston Pardamaian Simanjuntak menegaskan, pengamanan Presiden Soesilo Bambang Yudyohono yang dijadwalkan membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-XXIV di Ambon akan menjadi tanggung jawab penuh aparat TNI.
"Secara umum pengamanan MTQ nasional dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini Kapolda dan jajarannya dan prinsipnya kami sebagai pendukung. Namun ada kekhususan dalam MTQ terkait rencana kunjungan Presiden sehingga menjadi tugas pokok kami," kata Kasdam Brigjen Simanjuntak dalam rapat kerja dengan pimpin dewan dan ketua fraksi serta ketua komisi DPRD Maluku di Ambon, Jumat.
Kehadiran Kasdam dalam rapat kerja dengan pimpinan legislatif ini mewakili Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suharsono untuk membicarakan penanganan masalah kamtibmas jelang pelaksanaan MTQ nasional di Ambon Juni 2012.
Terkait rencana kunjungan Kepala Negara membuka kegiatan nasional tersebut, kata Kasdam, pihaknya telah menyusun konsep penanganan masalah keamanan Presiden untuk bagian pembukaan kegiatan tanggal 9 Juni dan penutupan MTQ tanggal 20 Juni.
"Kami belum mengetahui secara pasti apakah dalam acara penutupan MTQ nanti dihadiri Presiden atau Wapres Boediono. Tapi yang jelas dua bagian ini menjadi tugas pokok TNI-AD untuk melakukan pengamanan VVIP dan sudah disiapkan," tandas Kasdam.
Persiapan pengamanan Kepala Negara ini juga sudah didukung dengan penyiapan pasukan di Maluku, yakni dua batalion TNI-AD yang di-BKO (Bawah Kendali Operasi) yaitu Batayon Infanteri 301/Prabu Kiang Santan Kodam III Siliwangi dan batalyon infanteri 406 Chandra Kusuma Kodam IV Diponegoro ditambah Batalyon infanteri 733 Raider/Kodam XVI Pattimura.
Kalau menyangkut penanganan masalah keamanan di Maluku selama ini, kata Kasdam, Kodam Pattimura selalu melaksanakan operasi pengamanan daerah rawan yang juga menggunakan dua satuan BKO yang sedang bertugas saat ini di Maluku ditambah satuan organik Kodam Pattimura.
"Mereka disebarkan menduduki sejumlah pos pengamanan pada lokasi-lokasi yang sering terjadi sengketa dan sedikitnya ada enam pos yang tersebar pada sejumlah kawasan di sudut kota Ambon. Tapi dalam perkembangan sekarang sudah dikurangi terkait semakin sadarnya masyarakat untuk tidak melakukan pertikaian," katanya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Asri Arman meminta kesigapan TNI dan Polri dalam mengamankan kegiatan MTQ yang rencananya dibuka Kepala Negara, agar tidak terjadi kasus pembentangan bendera separatis RMS saat Harganas di Ambon beberapa waktu lalu.
"Kami minta kasus Harganas tidak lagi terulang sehingga perlu diantisipasi aparat keamanan sejak dini," katanya.
"Secara umum pengamanan MTQ nasional dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini Kapolda dan jajarannya dan prinsipnya kami sebagai pendukung. Namun ada kekhususan dalam MTQ terkait rencana kunjungan Presiden sehingga menjadi tugas pokok kami," kata Kasdam Brigjen Simanjuntak dalam rapat kerja dengan pimpin dewan dan ketua fraksi serta ketua komisi DPRD Maluku di Ambon, Jumat.
Kehadiran Kasdam dalam rapat kerja dengan pimpinan legislatif ini mewakili Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suharsono untuk membicarakan penanganan masalah kamtibmas jelang pelaksanaan MTQ nasional di Ambon Juni 2012.
Terkait rencana kunjungan Kepala Negara membuka kegiatan nasional tersebut, kata Kasdam, pihaknya telah menyusun konsep penanganan masalah keamanan Presiden untuk bagian pembukaan kegiatan tanggal 9 Juni dan penutupan MTQ tanggal 20 Juni.
"Kami belum mengetahui secara pasti apakah dalam acara penutupan MTQ nanti dihadiri Presiden atau Wapres Boediono. Tapi yang jelas dua bagian ini menjadi tugas pokok TNI-AD untuk melakukan pengamanan VVIP dan sudah disiapkan," tandas Kasdam.
Persiapan pengamanan Kepala Negara ini juga sudah didukung dengan penyiapan pasukan di Maluku, yakni dua batalion TNI-AD yang di-BKO (Bawah Kendali Operasi) yaitu Batayon Infanteri 301/Prabu Kiang Santan Kodam III Siliwangi dan batalyon infanteri 406 Chandra Kusuma Kodam IV Diponegoro ditambah Batalyon infanteri 733 Raider/Kodam XVI Pattimura.
Kalau menyangkut penanganan masalah keamanan di Maluku selama ini, kata Kasdam, Kodam Pattimura selalu melaksanakan operasi pengamanan daerah rawan yang juga menggunakan dua satuan BKO yang sedang bertugas saat ini di Maluku ditambah satuan organik Kodam Pattimura.
"Mereka disebarkan menduduki sejumlah pos pengamanan pada lokasi-lokasi yang sering terjadi sengketa dan sedikitnya ada enam pos yang tersebar pada sejumlah kawasan di sudut kota Ambon. Tapi dalam perkembangan sekarang sudah dikurangi terkait semakin sadarnya masyarakat untuk tidak melakukan pertikaian," katanya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Asri Arman meminta kesigapan TNI dan Polri dalam mengamankan kegiatan MTQ yang rencananya dibuka Kepala Negara, agar tidak terjadi kasus pembentangan bendera separatis RMS saat Harganas di Ambon beberapa waktu lalu.
"Kami minta kasus Harganas tidak lagi terulang sehingga perlu diantisipasi aparat keamanan sejak dini," katanya.
Sumber : Antara
Posts
Galaxy
Gunner
RoboKill
Fragger
Fighter
Pilot
Dino Strike
Superbike GP
0 komentar:
Post a Comment