RI Awasi Zona Demilterisasi Thailand-Kamboja

Phnom Penh - Para petinggi militer Thailand dan Kamboja setuju menarik pasukannya di zona demiliterisasi dekat Candi Preah Vihear dan meminta para pengamat Indonesia memberikan supervisi di zona ini.

Perjanjian penarikan pasukan itu dibuat pada pertemuan ke-8 Thai-Cambodia General Border Committee (GBC) di ibukota Kamboja, Phnom Penh, kemarin (21/12).

“Kedua belah pihak akan menarik pasukan dari posisi masing-masing (di zona demiliterisasi) secara serentak di bawah pengawasan para pengamat Indonesia, “ kata penyataan bersama setelah pertemuan itu.

Sebuah sumber militer membisiki koran Bangkok Post, sebenarnya Kamboja minta Thailand menarik pasukannya pada 20 Januari mendatang, tapi pihak Thailand menolak usualan ini. Thailand mengusulan supaya dibentuk kelompok kerja yang bakal mendiskusikan detail penarikan pasukan, dan Kamboja setuju.

Sumber militer ini juga menginformasikan polisi patroli perbatasan kedua negara akan diturunkan pada radius 17,3 Km persegi di zona demiliterisasi, menggantikan posisi pasukan perbatasan, sesuai dengan perintah International Court Justice.

Tak kurang 1.000 polisi patroli perbatasan menggantikan tentara yang akan diturunkan, namun kemungkinan besar pada tahap awal mereka masing-masing akan menurunkan 400 polisi perbatasan.

Baik Thailand maupun Kamboja menyambut baik peran Indonesia sebagai pengamat penarikan tentara -- sesuai amanat ICJ -- sesegera mungkin. Pengamat Indonesia akan mengawasi penarikan tentara pada radius 8,5 km persegi di wilayah Thailand, dan 8,8 km persegi di wilayah Kamboja.Pihak Thailand setuju dengan usulan ini.

Kesepakatan penarikan pasukan ini adalah salah satu resolusi penting, buah dari pertemuan GBC yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Thailand Yutthasak Sasiprapa dan Deputi Perdana Menteri dan Menhan Kamboja Tea Banh.

Kelompok Kerja akan bertemu di Bangkok bulan depan, dan membahas detail penarikan pasukan, penempatan para pengamat Indonesia, relokasi pasar tumpah dan komunitas di sekitar pagoda Keo Sikha Kiri Svara. “Intinya kita tidak menunda perintah ICJ, tapi kita menaatinya, “ ujar Jenderal Yutthasak.

Thailand dan Kamboja juga setuju menggalang perdamaian dan keamanan sepanjang perbatasan kedua negara. Perdamaian dan keamanan adalah kunci bagi pengembangan ekonomi dan sosial.

Mereka sepakat untuk mendukung kerjasama Joint Boundary Commission (JBC) dan memberdayan GBC untuk mendukung kemanan laut serta menekan kendala bisnis sepanjang perbatasan. Termasuk memberantas penyelundupan barang dan orang.

Sumber : Inilah.com

Baca juga