RI anggarkan Rp 150 triliun beli alutsista

Pemerintah  mengalokasikan anggaran   sebesar Rp 150 triliun yang akan digunakan untuk pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan untuk periode 2010-2014.

Menteri PertahananPurnomo Yusgiantoro mengatakan dari alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp 150 triliun tersebut, di antaranya dalam bentuk dolar dengan total sebanyak US$ 6,5 miliar atau Rp 60 triliun  dengan kurs satu dolar US Rp 9.000.

“Rp 150 trilun  itu  dalam waktu 5 tahun, itu yang akan kita belanjakan untuk  belanja modal dan belanja barang  atau dalam istilah kita untuk pengadan alutsista dan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista,” kata Purnomo kepada pers, usai  sidang kabinet terbatas tentang alutsista yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden hari ini.

Dalam pembelian alutsista tersebut, ujarnya, dibagi dalam tiga prioritas. Khusus untuk prioritas pertama, adalah untuk  katagori alutsista yang  bisa terealisasi kehadirannya di Indonesia sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir masa baktinya, yaitu pada akhir tahun 2014.

Program pembangunan kekuatan  berupa  pembelian alutsista  sendiri  direncanakan dalam tiga rencana strategis (renstra)  dari tahun 2010 hingga 2024, dan secara khusus diperlukan dalam 5 tahun pertama (2010-2014) jumlah belanja modal dan belanja barang alutsista sebesar Rp 150 triliun.

Menhan mengatakan di sidang kabinet terbatas yang digelar hari ini, secara khusus membahas rincian barang alutsista yang akan dibeli dengan membelanjakan komponen dolar yang sebanyak US$ 6,5 miliar dari total anggaran Rp 150 triliun untuk belanja persenjataan periode 2010-2014

Dalam melakukan pembelian alutsista tersebut, ujarnya, diprioritaskan membelinya dari industri dalam negeri, melakukan kerja sama produksi, melakukan perjanjian dengan suatu negara untuk saling membeli (barter) alutsista. Misal Indonesia membeli pewasat temput T-50 dari Korea Selatan, dan Korsel membeli CN 235 dari Indonesia.

Menhan mengatakan alokasi anggaran  alutsista disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di dalam negeri, dan diharapkan APBN terus mengalami peningkatan jumlahnya.

“Tentu diharapkan mampu memberi dukungan pada pembelian alutsista,” kata Purnomo.

Pembangunan kekuatan dengan pembelian alutsista tersebut  dibutuhkan untuk untuk menjaga kedaulatan dan mengamankan Indonesia dari ancaman, dan menjaga wilayah perbatasan.

RI Hindari Pengadaan Alutsista Dari Pinjaman

Pemerintah  akan meminimalkan pengadaan alat utama sistem persenjataan dari pinjaman, dan  mengutamakan pembelian alutsista untuk menjaga  kedaulatan negara dari anggaran yang telah tersedia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan  pemerintah memang telah menetapkan alokasi anggaran pembelian alutsista yang lebih besar dibandingkan masa  pemerintahan SBY di lima tahun pertama.

“Kurangi sejauh mungkin pengadaan alutsista yang menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman, apalagi pinjaman luar negeri. Mari kita memulai untuk lebih mengggunakan anggaran yang tersedia di dalam negeri," kata Presiden Yudhoyono di sidang kabinet terbatas bidang polhukam di Kantor Presiden hari ini.

Dengan menempuh upaya tersebut, ujarnya, maka Indonesia bisa terus mengurangi besaran pinjaman terhadap penerimaan nasional,  dan terus mengurangi komponen pinjaman luar negeri secara signifikan. Sehingga kemandirian sebagai bangsa terus dapat kita tingkatan.

Dalam pengadaan alutsista tersebut, Presiden Yudhoyono mengatakan ada tiga kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, agar jajaran TNI dan dan kepolisian membeli alutista dari Indonesia,  untuk peralatan dan perlengkapan yang sudah bisa dibuat industri dalam negeri.

“Jangan karena rekanan. Jangan karena   pertimbangan yang lain, kita justru tidak membeli atau mengadakan yang nyata-nyata  sudah bisa  kita bikin sendiri. Agar industri kita juga berkembang, ada  lapangan pekerjaan, ada penerimaan,” kata SBY.

Kedua, Kalau memang  ada alustsista yang belum sepenuhnya  bisa dibuat  industri dalam negeri maka diupayakan  pengadaannya melalui suatu kerja sama, misal dalam bentuk  produksi bersama atau  investasi bersama dengan industri serupa dari negara sahabat.

Ketiga, jika  memang sama sekali belum bisa dibuat industri dalam negeri, diupayakan pengadaannya dalam rangka kerja sama jangka panajang, misal  pembelian kapal selam, pesawat tempur F-16 atau Sukhoi.

“Tiga hal  ini [agar] dijalankan dengan benar.  Saya tidak ingin dengar ada yang missed di manapun, apalagi  ada penyimpangan, ada korupsi dalam proses ini. Karena ini biayanya besar, tapi rakyat  rela,  karena untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah auntuk kepentingan nasional,” kata SBY.

Yudhoyono mengatakan  mengingat ada kalanya dibutuhkan dan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk pengadaan alutsista,  seperti pembelian kapal selam dan pesawat tempur.

Sumber :  www.bisnis.com

Baca juga