Presiden: Gunakan Anggaran Sendiri Untuk Beli Senjata

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI (alutsista) lebih mengedepankan penggunaan anggaran dalam negeri, dan sejauh mungkin mengurangi penggunaan pinjaman luar negeri.  

“Mari kita memulai untuk menggunakan anggaran dalam negeri, sehingga ke depan, bukan hanya Debt to GDP Ratio, bukan hanya besaran pinjaman terhadap penerimaan nasional secara menyeluruh yang berkurang, tapi juga komponen pinjaman luar negeri terus berkurang secara signifikan,” kata Presiden SBY saat membuka rapat terbatas bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), di Kantor Presiden, di Jakarta, Kamis (8/9).

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono menjelaskan, pada periode kedua pemerintahannya sekarang telah dapat dialokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan alutsista dibandingkan 5 tahun pertama pemerintahannya. Hal ini didukung oleh kemampuan anggaran negara, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan negara yang sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan periode ketika Indonesia baru saja keluar dari krisis. 

Selain itu, memang ada urgensi untuk melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan mengingat sejumlah alutsista dari sisi generasi sistem persenjataan memang sudah saatnya untuk diremajakan. 

Menurut Kepala Negara, ada tiga kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam pengadaan alutsista. Pertama, wajib hukumnya, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara dan Kepolisian untuk membeli alutsista manakala sudah bisa dibikin oleh industri dalam negeri.

“Sekali lagi, jangan karena pegangan, jangan karena pertimbangan yang lain, kita justru tidak membeli atau mengadakan yang nyata-nyta sudah bisa bikin sendiri agar industri kita berkembang, ada lapangan pekerjaan, ada penerimaan, dan sebagainya,” tutur SBY.

Yang kedua, kata Presiden, kalau memang ada yang belum sepenuhnya bisa dibikin oleh industri dalam negeri, apakah PT. PAL, PINDAD, PT DI, LEN, DAHANA, dan sebagainya, usahakan ada satu kerjasama, misalnya joint production atau join investement dengan  industri serupa dari negara sahabat.

Yang ketiga, lanjut Kepala Negara, kalau belum bisa mengadakan sama sekali, harus tetap dilakukan dalam kerangka kerjasama jangka panjang. Misalnya, pembelian kapan selam, pesawat tempur F-16 atau Sukhoi dan sistem persenjataan.

“Tolong tiga hal ini dijalankan dengan benar. Ini momentum yang baik, peluangnya ada, jangan disia-siakan,” ujar Kepala Negara.

Jangan Dikorupsi

Terkait proses dan mekanisme pengadaan alutsista yang disana sini kurang tepat di waktu yang lalu, Presiden memberikan koreksi untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan, termasuk masalah transparansi dan akuntabilitas.

Mengingat anggarannya makin besar, sebagaimana disampaikan dalam Pidato RAPBN Tahun 2012 dihadapan DPR RI dan DPD RI beberapa saat yang lalu, dimana anggaran Kementerian Pertahanan paling tinggi justru untuk penggadaan alutsista, Presiden mengingatkan  setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu Presiden berpesan agar pengadaan alutsista ini yang harganya sampai mahal ratusan miliar, bahkan trliunan digunakan tepat sasaran. Misalnya menyangkut kapal selam, pesawat tempur atau alutsista yang sejenis. “Pastikan sekali lagi tepat sasaran dan sungguh diperlukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan internal,” tegas Presiden. 

Untuk memantau pengadaan alutsista, Presiden mengaku sudah menugasi Kepala UKP4 untuk melihat secara utuh mana-mana yang dianggap menghambat, mana-mana yang bisa dipercepat, proses apa yang tidak perlu dilewati, rantai dan mekanisme itu.

Ia mengingatkan, Menteri Keuangan dan Bappenas wajib mendukung, dengan harapan setelah itu jajaran Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri menjalankan manajemen pengadaan autsista yang baik. “Saya tidak ingin dengar ada yang missed, dimanapun, apalagi ada penyimpangan, ada korupsi dalam proses ini,” tegas Presiden.(humaslem/es)

Sumber : www.setkab.go.id

Baca juga