JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan kehadiran TNI dalam persoalan Ahmadiyah hanya untuk mengamankan."Saya sudah cek itu ke TNI," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Purrnomo mengatakan aparat TNI yang melakukan pelanggaran dalam persoalan tersebut akan ditindak tegas. Saat ini, kata dia, sudah ada dalam SOP (Standard Operational Procedure) bahwa aparat TNI harus memperhatikan Hak Asasi Manusia. "Kami akan tindak tegas kalau ada penyimpangan," ujarnya. Aparat TNI, kata dia, juga tidak ikut terlibat dalam proses perpindahan keyakinan para pemeluk Ahmadiyah seperti yang terjadi di Jawa Barat. "Tidak ada (keterlibatan)," ujarnya.
Hal senada ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, kehadiran aparat keamanan di wilayah Ahmadiyah adalah untuk memberikan pengamanan. "Kalau minta bantuan TNI dan Polri boleh, kan mereka aparatur negara," ujarnya.
Tentara Nasional Indonesia membantah telah mengeluarkan perintah operasi "Sajadah" dalam membantu penegakan peraturan tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang diberlakukan di sejumlah daerah.
"Saya sudah cek ke Pangdam III Siliwangi, tidak ada yang namanya operasi 'Sajadah'," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di sela kunjungan kerja di Kompleks Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan, sebelum TNI melaksanakan operasi harus ada mekanisme perencanaan dan penganggaran terlebih dahulu.
"Setiap perencanaan operasi pasti melibatkan panglima TNI. Pelaksanaannya pun harus atas dasar perintah langsung dari Panglima TNI. Terlebih, anggarannya harus diketahui Komisi I DPR " kata Agus.
Menurut dia, aparat TNI yang ada di wilayah Kodam Jawa Barat bukan melakukan operasi, melainkan melakukan perbantuan terhadap aparat pemda setempat.
Agus pun membantah bila TNI melakukan intimidasi terhadap jemaat Ahmadiyah untuk bertobat.
"Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pangdam sudah benar. Kehadiran TNI di sebuah daerah, jangan dianggap menakutkan," katanya.
Menurut dia, TNI bertugas untuk melindungi rakyatnya dan bila masyarakat berada di sebelah TNI hendaknya merasa aman.
"Jangan dianggap sebagai hal-hal yang mengintimidasi. Justru kehadiran TNI berdasarkan penjelasan Pangdam untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan kekerasan," katanya.
Agus mengatakan, TNI menjaga jangan sampai ada tindakan kekerasan dan anarkis sesama masyarakat.
Ia menambahkan, TNI pun tidak terlibat dalam sosialisasi SKB tiga menteri, namun hanya ikut membantu mengawasi dan mendampingi sosialisasi yang dilakukan oleh pemda setempat, sehingga tidak ada tindakan-tindakan anarkis dari kelompok tertentu.
Purrnomo mengatakan aparat TNI yang melakukan pelanggaran dalam persoalan tersebut akan ditindak tegas. Saat ini, kata dia, sudah ada dalam SOP (Standard Operational Procedure) bahwa aparat TNI harus memperhatikan Hak Asasi Manusia. "Kami akan tindak tegas kalau ada penyimpangan," ujarnya. Aparat TNI, kata dia, juga tidak ikut terlibat dalam proses perpindahan keyakinan para pemeluk Ahmadiyah seperti yang terjadi di Jawa Barat. "Tidak ada (keterlibatan)," ujarnya.
Hal senada ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, kehadiran aparat keamanan di wilayah Ahmadiyah adalah untuk memberikan pengamanan. "Kalau minta bantuan TNI dan Polri boleh, kan mereka aparatur negara," ujarnya.
Tentara Nasional Indonesia membantah telah mengeluarkan perintah operasi "Sajadah" dalam membantu penegakan peraturan tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang diberlakukan di sejumlah daerah.
"Saya sudah cek ke Pangdam III Siliwangi, tidak ada yang namanya operasi 'Sajadah'," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di sela kunjungan kerja di Kompleks Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan, sebelum TNI melaksanakan operasi harus ada mekanisme perencanaan dan penganggaran terlebih dahulu.
"Setiap perencanaan operasi pasti melibatkan panglima TNI. Pelaksanaannya pun harus atas dasar perintah langsung dari Panglima TNI. Terlebih, anggarannya harus diketahui Komisi I DPR " kata Agus.
Menurut dia, aparat TNI yang ada di wilayah Kodam Jawa Barat bukan melakukan operasi, melainkan melakukan perbantuan terhadap aparat pemda setempat.
Agus pun membantah bila TNI melakukan intimidasi terhadap jemaat Ahmadiyah untuk bertobat.
"Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pangdam sudah benar. Kehadiran TNI di sebuah daerah, jangan dianggap menakutkan," katanya.
Menurut dia, TNI bertugas untuk melindungi rakyatnya dan bila masyarakat berada di sebelah TNI hendaknya merasa aman.
"Jangan dianggap sebagai hal-hal yang mengintimidasi. Justru kehadiran TNI berdasarkan penjelasan Pangdam untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan kekerasan," katanya.
Agus mengatakan, TNI menjaga jangan sampai ada tindakan kekerasan dan anarkis sesama masyarakat.
Ia menambahkan, TNI pun tidak terlibat dalam sosialisasi SKB tiga menteri, namun hanya ikut membantu mengawasi dan mendampingi sosialisasi yang dilakukan oleh pemda setempat, sehingga tidak ada tindakan-tindakan anarkis dari kelompok tertentu.
Suara Media
Posts
Galaxy
Gunner
RoboKill
Fragger
Fighter
Pilot
Dino Strike
Superbike GP
0 komentar:
Post a Comment