Dana Alutsista Defisit Rp. 6 T

JAKARTA – Alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk 2011 masih mengalami defisit hingga Rp6 triliun.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tambahan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 tidak mampu menutup defisit tersebut. Defisit pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga terjadi pada tahun sebelumnya dengan jumlah Rp6 triliun.

“Defisit itu artinya yang diadakan selama 2010 masih di bawah target yang diimpikan untuk mencapai minimum essential forces karena keterbatasan anggaran,” tegas Purnomo saat memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2011 yang bertema “Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI” di Markas Besar TNI, Cilangkap,Jakarta,kemarin.

Karena itu, Purnomo meminta kepada pimpinan TNI untuk mengefektifkan pagu pinjaman luar negeri 2005-2009 yang sudah mendapatkan persetujuan. “Penetapannya agar diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya. Rapat tahunan yang berlangsung 19-21 Januari ini diikuti 145 peserta,terdiri atas seluruh kepala staf angkatan, jajaran pimpinan dan staf, tim pemantau dari internal TNI, dan Kementerian Pertahanan.

Rapat membahas evaluasi kinerja TNI 2010, kekuatan pokok minimum TNI, dan reformasi birokrasi TNI. Purnomo juga mengatakan,kekuatan pokok minimum yang dirancang dalam tiga rencana strategis sampai 2024 bukan ditujukan untuk perlombaan kekuatan persenjataan atau direncanakan sebagai bagian untuk ekspansi ke negara lain,namun untuk meningkatkan daya tangkal.

“Karena itu, pembangunan kekuatan pokok harus dikelola secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan. Direncanakan,2011 akan dilakukan verifikasi terhadap rancang bangun agar tidak menyimpang dari konsep awal yang telah ditetapkan,”katanya. Terkait penggunaan alutsista produksi dalam negeri, Purnomo mengatakan, penggunaannya akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah.

Dia mengingatkan agar produsen alutsista dalam negeri mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh TNI.Purnomo pun menyatakan,Kemhan ingin mendorong industri alutsista nasional, namun pelaku industri juga diharapkan mampu memenuhi dan memperbaiki standar.“Saya cukup puas, beberapa sudah dipakai, beberapa lagi masih uji coba, karena harus ada kepastian sebelum dipakai di lapangan,”tegas Purnomo.

Mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini juga menekankan agar pimpinan TNI segera menuntaskan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI serta melakukan penataan barang milik negara yang berada dalam lingkungan TNI. ”Untuk naik menjadi wajar tanpa pengecualian harus ada penataan barang milik negara melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara,”katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana (TNI) Agus Suhartono mengatakan,capaian peningkatan alutsista memang belum signifikan. Meski demikian, hal itu harus disadari sebagai keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah. “Apabila kita mengingat kembali penegasan Presiden RI pada HUT TNI pada 5 Oktober 2010 bahwa pemerintah akan meningkatkan alutsista dan anggaran TNI.

Meski demikian, saat ini pencapaiannya belum signifikan. Kita harus menyadari bahwa saat ini pemerintah menghadapi kendala keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan anggaran TNI,”tegasnya. Pemerintah, katanya, masih memiliki agenda prioritas pada pembangunan sektor lainnya sehingga berdampak terhadap anggaran TNI.

Meski demikian,Agus meminta agar jajaran TNI tidak berkecil hati sebab pemerintah sudah memberikan yang terbaik bagi TNI, terutama dengan pemberian tunjangan kinerja. “Tunjangan kinerja harus diiringi peningkatan kualitas kerja seluruh personel TNI.Tunjangan kinerja melalui remunerasi yang mulai diberikan sejak Juli 2010 juga akan dievaluasi terus menerus agar mencapai hasil yang diharapkan,” tegas Panglima TNI.

Jika hasil evaluasi nanti tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik, bukan tidak mungkin tunjangan tersebut akan ditinjau kembali. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini mengaku, pemberian tunjangan kinerja telah membantu meningkatkan pembinaan kemampuan TNI dan meringankan para pimpinan atau komandan satuan dalam menanggung beban moral peningkatan kesejahteraan prajurit.

Agus juga menyadari ada tuntutan yang besar bagi para pimpinan dan komandan satuan untuk meningkatkan kinerja prajuritnya sebagai konsekuensi logis pemberian tunjangan tersebut. Di tempat terpisah,Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan,untuk pengadaan alutsista tidak ada istilah defisit.

“Karena baik anggaran dengan kredit ekspor maupun multiyears sudah ditetapkan. Jadi, yang dimaksud mungkin secara total anggaran pertahanan ada kekurangan,” katanya. Mengenai ada kemungkinan keterkaitan kekurangan anggaran pengadaan alutsista dengan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi, Hasanuddin mengaku belum melakukan klarifikasi.

Sindo

Beware | Interesting