Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menganggap penolakan rencana pembelian tank Leopard dari Belanda bukan merupakan sikap resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena, pendapat itu baru dikeluarkan oleh anggota per anggota. Menurutnya, pernyataan sikap resmi DPR akan disampaikan dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif, dan itu belum dilakukan sampai saat ini.
"Sikap ini belum sikap resmi dari Senayan (DPR) karena kami belum bertemu dengan mereka," kata Purnomo di Gedung Kemenhan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2012.
"Komentar boleh dilakukan oleh siapa saja, tapi ada satu proses yang sifatnya official yang biasanya dilakukan dalam rapat kerja. Belum ada kesimpulan secara resmi tentang penolakan dan sebagainya. Kalau orang per orang silahkan saja."
Purnomo mengatakan rencana pembelian tank Leopard sudah melalui proses yang cukup panjang, ada jenjang penelitian dan pengembangan. "Proses yang terjadi itu tidak ujug-ujug (tiba-tiba), dan kita tahu persis kegunaannya untuk apa," terang dia.
Menurut Purnomo, Kementerian Pertahanan memiliki anggaran sebesar Rp150 triliun dalam lima tahun. Dana itu di antaranya untuk membeli peralatan militer guna memperbaiki alat utama sistem pertahanan (Alutsista). "Sebanyak Rp50 triliun dana on top untuk percepatan Minimum Essential Force (MEF), Rp55 triliun untuk alutsista, dan Rp45 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan," jelasnya.
Sementara itu, Wamenhan Syafrie Syamsuddin mengatakan pembelian tank Leopard telah melalui pengkajian teknis dan taktis di tingkat Markas Besar Angkatan di Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu modernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal. Pertama, memenuhi strategi pertahanan. Kedua, untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer negara ASEAN.
"Saat ini sedang diadakan pengkajian oleh pihak Komisi 1, sehingga kita menunggu hasil pengkajian secara institusi, bukan secara individu dari masing-masing anggota parlemen," kata Sjafrie.
Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard ini telah ditolak oleh parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.
Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia. Tank Leopard yang berbobot sekitar 60 ton dianggap tak bisa beroperasi dengan sempurna di Indonesia.
"Sikap ini belum sikap resmi dari Senayan (DPR) karena kami belum bertemu dengan mereka," kata Purnomo di Gedung Kemenhan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2012.
"Komentar boleh dilakukan oleh siapa saja, tapi ada satu proses yang sifatnya official yang biasanya dilakukan dalam rapat kerja. Belum ada kesimpulan secara resmi tentang penolakan dan sebagainya. Kalau orang per orang silahkan saja."
Purnomo mengatakan rencana pembelian tank Leopard sudah melalui proses yang cukup panjang, ada jenjang penelitian dan pengembangan. "Proses yang terjadi itu tidak ujug-ujug (tiba-tiba), dan kita tahu persis kegunaannya untuk apa," terang dia.
Menurut Purnomo, Kementerian Pertahanan memiliki anggaran sebesar Rp150 triliun dalam lima tahun. Dana itu di antaranya untuk membeli peralatan militer guna memperbaiki alat utama sistem pertahanan (Alutsista). "Sebanyak Rp50 triliun dana on top untuk percepatan Minimum Essential Force (MEF), Rp55 triliun untuk alutsista, dan Rp45 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan," jelasnya.
Sementara itu, Wamenhan Syafrie Syamsuddin mengatakan pembelian tank Leopard telah melalui pengkajian teknis dan taktis di tingkat Markas Besar Angkatan di Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu modernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal. Pertama, memenuhi strategi pertahanan. Kedua, untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer negara ASEAN.
"Saat ini sedang diadakan pengkajian oleh pihak Komisi 1, sehingga kita menunggu hasil pengkajian secara institusi, bukan secara individu dari masing-masing anggota parlemen," kata Sjafrie.
Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard ini telah ditolak oleh parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.
Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia. Tank Leopard yang berbobot sekitar 60 ton dianggap tak bisa beroperasi dengan sempurna di Indonesia.
Sumber : VivaNews
Posts
Galaxy
Gunner
RoboKill
Fragger
Fighter
Pilot
Dino Strike
Superbike GP
0 komentar:
Post a Comment