Keputusan baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menambah jumlah marinir di Australia, telah menciptakan kekhawatiran terkait peningkatan ketegangan di Asia Tenggara. Penempatan sekitar 2.500 personel marinir AS di Darwin, patut dipertanyakan. Beberapa pejabat negara ASEAN menilai langkah itu dapat mengganggu keamanan kawasan dan menentangnya.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam mereaksi keputusan Obama itu, mengatakan, Kuala Lumpur punya masalah dengan Beijing menyangkut Laut Cina Selatan, tapi di sisi lain juga memiliki hubungan baik perdagangan. Malaysia menentang setiap langkah yang dapat merusak keamanan di kawasan, karena percaya bahwa kompetisi AS dan Cina di Asia Tenggara akan mengganggu stabilitas regional.
Pasukan AS sudah menjejakkan kaki di Australia sejak 1907. Kedua negara memang akrab dalam kerjasama militer. Ada dua basis militer AS di Australia yaitu di Pine Gap Northern Territory dan di Exmouth di Barat Australia. Namun langkah terbaru itu diklaim Obama untuk misi kemanusiaan, khususnya dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi di kawasan.
AS senantiasa berupaya menebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara dan mengurangi pengaruh Cina di kawasan. Untuk mencapai tujuan itu, AS memprovokasi negara-negara anggota ASEAN dan memperkeruh perselisihan di Laut Cina Selatan. Memang ada persoalan batas wilayah yang belum selesai di Kepulauan Spratly. Namun Beijing sudah menyampaikan bahwa persoalan perbatasan itu sebaiknya diselesaikan dengan cara dialog.
DPR RI telah memperingatkan kehadiran marinir AS di Negeri Kangguru itu. Beberapa anggota DPR bahkan mendesak Washington untuk memberi penjelasan kepada Jakarta terkait pangkalan militernya yang hanya berjarak 820 kilometer dengan Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan, "Perlu ada jaminan dari AS, karenanya keberadaan pangkalan milter itu harus dijelaskan kepada pemerintah Indonesia."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali, mengaku sudah menerima penjelasan resmi dari Presiden AS. Obama mengklaim bahwa penempatan pasukan itu untuk tanggap darurat bencana alam dan latihan bersama. Sayangnya, Presiden SBY merasa puas dengan penjelasan Obama dan tidak menunjukkan kekhawatiran atas keputusan AS itu.
Indonesia sudah seharusnya menunjukkan kekhawatiran serius atas kehadiran militer AS di dekat wilayahnya. Pemerintah juga perlu melobi negara-negara ASEAN untuk menyatakan keberatan terhadap agenda AS kawasan. Kehadiran pangkalan militer AS bagaimana pun akan mengganggu ketenangan dan pada jangka panjang akan memancing munculnya ketegangan di kawasan.
Perlombaan kekuatan dan pengaruh antara Cina dan AS akan menyeret negara-negara ASEAN untuk berseteru. Saat ini masalah kehadiran militer AS di Australia telah menimbulkan pro-kontra di tengah negara-negara Asia Tenggara. Di samping penentangan yang ditunjukkan oleh Malaysia, pemerintah Filipina, yang terlibat perang di Laut Cina Selatan, justru menyambut keputusan AS untuk bercokol di kawasan.
Pasukan AS sudah menjejakkan kaki di Australia sejak 1907. Kedua negara memang akrab dalam kerjasama militer. Ada dua basis militer AS di Australia yaitu di Pine Gap Northern Territory dan di Exmouth di Barat Australia. Namun langkah terbaru itu diklaim Obama untuk misi kemanusiaan, khususnya dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi di kawasan.
AS senantiasa berupaya menebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara dan mengurangi pengaruh Cina di kawasan. Untuk mencapai tujuan itu, AS memprovokasi negara-negara anggota ASEAN dan memperkeruh perselisihan di Laut Cina Selatan. Memang ada persoalan batas wilayah yang belum selesai di Kepulauan Spratly. Namun Beijing sudah menyampaikan bahwa persoalan perbatasan itu sebaiknya diselesaikan dengan cara dialog.
DPR RI telah memperingatkan kehadiran marinir AS di Negeri Kangguru itu. Beberapa anggota DPR bahkan mendesak Washington untuk memberi penjelasan kepada Jakarta terkait pangkalan militernya yang hanya berjarak 820 kilometer dengan Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan, "Perlu ada jaminan dari AS, karenanya keberadaan pangkalan milter itu harus dijelaskan kepada pemerintah Indonesia."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali, mengaku sudah menerima penjelasan resmi dari Presiden AS. Obama mengklaim bahwa penempatan pasukan itu untuk tanggap darurat bencana alam dan latihan bersama. Sayangnya, Presiden SBY merasa puas dengan penjelasan Obama dan tidak menunjukkan kekhawatiran atas keputusan AS itu.
Indonesia sudah seharusnya menunjukkan kekhawatiran serius atas kehadiran militer AS di dekat wilayahnya. Pemerintah juga perlu melobi negara-negara ASEAN untuk menyatakan keberatan terhadap agenda AS kawasan. Kehadiran pangkalan militer AS bagaimana pun akan mengganggu ketenangan dan pada jangka panjang akan memancing munculnya ketegangan di kawasan.
Perlombaan kekuatan dan pengaruh antara Cina dan AS akan menyeret negara-negara ASEAN untuk berseteru. Saat ini masalah kehadiran militer AS di Australia telah menimbulkan pro-kontra di tengah negara-negara Asia Tenggara. Di samping penentangan yang ditunjukkan oleh Malaysia, pemerintah Filipina, yang terlibat perang di Laut Cina Selatan, justru menyambut keputusan AS untuk bercokol di kawasan.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, pada 16 November lalu, berikrar untuk mendukung Filipina saat ketegangan meningkat dengan Cina. Hillary menyampaikan hal itu dalam pesannya dari kapal perang AS di Teluk Manila. (IRIB Indonesia/RM/MF)
Sumber :Irib-Radio Iran
Baca juga
Posts
Galaxy
Gunner
RoboKill
Fragger
Fighter
Pilot
Dino Strike
Superbike GP
0 komentar:
Post a Comment