Kuala Lumpur - Pilipina menawarkan opsi otonomi luas kepada gerilyawan Muslim, yang melakukan pemberontakan puluhan tahun, namun memperingatkan bahwa mereka terlebih dahulu harus meletakkan senjata. Tawaran itu tercakup dalam proposal pemerintah untuk perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang berkekuatan 12.000 pejuang, pada awal tiga hari perundingan di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.
"Proposal ini menyajikan kemungkinan lebih berdaya, lebih dapat diterapkan dan dengan demikian, wilayah otonomi lebih ikhlas untuk (Muslim Pilipina) Bangsamoro," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah tidak membuat menyiarkan semua rincian spesifik, tetapi mengisyaratkan bahwa daerah dapat memperluas dan meningkatkan Daerah Otonom yang ada di Mindanao Muslim (ARMM), yang terdiri kelompok lima provinsi Muslim bermasalah di selatan negara itu.
ARMM dibentuk pada 1980-an untuk mengakomodasikan Front Pembebaskan Nasional Moro (MNLF), setelah kelompok pemberontak Muslim terbesar negara itu MILF pecah pada tahun 1978.
MNLF menandatangani perjanjian perdamaian dengan Manila pada tahun 1996, dan pemimpinnya dijadikan kepala ARMM, tetapi pernyataan pemerintah disebut sebagai "percobaan yang gagal."
Proposal juga mencakup "sistem kerja sama" dengan pemerintah dan MILF bisa berbagi pendapatan dari sumber daya alam yang dieksploitasi dari wilayah tersebut.
Namun, untuk kesepakatan damai terakhir sebelum diberlakukan. pemerintah menuntut MILF melucuti persenjataan dan memungkinkan pejuang untuk direhabilitasi ke dalam masyarakat.
Untuk sementara usulan itu dianggap sebagai pemecahan "politik yang komprehensif". Namun juga mengindikasikan, masalah-masalah paling sensitig tidak akan segera bisa diatasi.
"Usulan ini bekerja dengan apa yang tersedia dan dapat dilakukan dalam beberapa tahun berikutnya. Usulan tidak dimulai dengan isu-isu kontroversial dan memecah-belah, yang resolusinya mungkin tidak bisa dijalankan sebelumnya," kata pernyataan itu.
Usulan Senin itu adalah yang pertama oleh pemerintah Manila sejak Mahkamah Agung pada tahun 2008 melarang lain kesepakatan otonomi yang diusulkan, yang akan memberikan MILF kontrol lebih dari 700 kota dan desa di wilayah selatan, termasuk beberapa daerah orang Kristen.
Akibat larangan Mahkamah Agung itu, dua senior MILF melancarkan serangan-serangan pemberontakan di selatan yang menewaskan sekitar 400 orang dan 750.000 lainnya mengungsi.
Diperkirakan 150.000 orang tewas dalam konflik, yang dimulai pada 1970-an.
"Proposal ini menyajikan kemungkinan lebih berdaya, lebih dapat diterapkan dan dengan demikian, wilayah otonomi lebih ikhlas untuk (Muslim Pilipina) Bangsamoro," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah tidak membuat menyiarkan semua rincian spesifik, tetapi mengisyaratkan bahwa daerah dapat memperluas dan meningkatkan Daerah Otonom yang ada di Mindanao Muslim (ARMM), yang terdiri kelompok lima provinsi Muslim bermasalah di selatan negara itu.
ARMM dibentuk pada 1980-an untuk mengakomodasikan Front Pembebaskan Nasional Moro (MNLF), setelah kelompok pemberontak Muslim terbesar negara itu MILF pecah pada tahun 1978.
MNLF menandatangani perjanjian perdamaian dengan Manila pada tahun 1996, dan pemimpinnya dijadikan kepala ARMM, tetapi pernyataan pemerintah disebut sebagai "percobaan yang gagal."
Proposal juga mencakup "sistem kerja sama" dengan pemerintah dan MILF bisa berbagi pendapatan dari sumber daya alam yang dieksploitasi dari wilayah tersebut.
Namun, untuk kesepakatan damai terakhir sebelum diberlakukan. pemerintah menuntut MILF melucuti persenjataan dan memungkinkan pejuang untuk direhabilitasi ke dalam masyarakat.
Untuk sementara usulan itu dianggap sebagai pemecahan "politik yang komprehensif". Namun juga mengindikasikan, masalah-masalah paling sensitig tidak akan segera bisa diatasi.
"Usulan ini bekerja dengan apa yang tersedia dan dapat dilakukan dalam beberapa tahun berikutnya. Usulan tidak dimulai dengan isu-isu kontroversial dan memecah-belah, yang resolusinya mungkin tidak bisa dijalankan sebelumnya," kata pernyataan itu.
Usulan Senin itu adalah yang pertama oleh pemerintah Manila sejak Mahkamah Agung pada tahun 2008 melarang lain kesepakatan otonomi yang diusulkan, yang akan memberikan MILF kontrol lebih dari 700 kota dan desa di wilayah selatan, termasuk beberapa daerah orang Kristen.
Akibat larangan Mahkamah Agung itu, dua senior MILF melancarkan serangan-serangan pemberontakan di selatan yang menewaskan sekitar 400 orang dan 750.000 lainnya mengungsi.
Diperkirakan 150.000 orang tewas dalam konflik, yang dimulai pada 1970-an.
Sumber : Analisa
Posts
Galaxy
Gunner
RoboKill
Fragger
Fighter
Pilot
Dino Strike
Superbike GP
0 komentar:
Post a Comment